Lampriek, Banda Aceh, Kamis (4/9).Warga Banda Aceh mulai mendatangi sejumlah TPS untuk memilih calon anggota legislatif. SERAMBI/M ANSHARBANDA ACEH - Partai Aceh (PA) diperkirakan mendominasi perolehan suara untuk pemilu legislatif 2009 di Aceh, baik untuk DPRA maupun kabupaten/kota.
Prediksi ini diutarakan pengamat hukum dan politik dari Fakultas Hukum (FH) Unsyiah, Mawardi Ismail SH MHum, dalam Talkshow Analisis Hasil Sementara Pemilu 2009 yang disiarkan secara live oleh Stasiun Radio Serambi FM tadi malam. Mawardi tampil bersama Dr Iskandar Gani SH MHum yang juga dosen FH Unsyiah dan mantan Ketua Komisi Penyiaran Independen (KPI) Daerah Aceh.
Mawardi menyebutkan suara PA diperkirakan bakal meroket tajam dan mendominasi lima partai lokal peserta pemilu legislatif yang lain, yakni Partai SIRA, PDA, PRA, PBA, PAAS dan 38 partai berbasis nasional tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
“Partai Aceh dominan itu pasti. Tapi berapa jumlah (kursi -red) di parlemen itu kita belum tahu,” kata mantan anggota DPRD Aceh ini.
Hingga pukul 22.00 WIB tadi malam proses penghitungan suara masih dilakukan di TPS di seluruh Aceh. Dari hasil perhitungan sementara PA memang diklaim meraup perolehan suara siginifikan dibandingkan
Mawardi menyebutkan kemungkinan partai lokal akan mendominasi suara pada pemilu legislatif di Aceh bukan menjadi sesuatu yang mengkhawatirkan.
Karena, kata dia, sesuai platform seluruh partai peserta pemilu tetap menjunjung tinggi konstistusi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan perdamaian.
“Tidak ada pengalaman itu bukan yang sesuatu kendala. Tapi sejauh mana mereka mau untuk belajar dan yang lebih penting adalah mereka tidak berpikir menjadi anggota dewan hanya untuk mencari kerja semata. Tapi lebih pada proses pengabdian kepada rakyat,” ujarnya.
Menurut Mawardi, meskipun partai lokal di Aceh meraup suara signifikan pada pemilu legislatif, namun masih dibutuhkan dukungan partai nasional. Menjaga hubungan politik dengan partai nasional dia nilai penting. Sebab, untuk membangun Aceh tidak terlepas dari peran pemerintah, termasuk dalam penganggaran harus melalui pemerintah pusat.
“Ini penting untuk dilakukan karena partai lokal tidak punya perwakilan mereka di tingkat pusat dan ini bisa diwakilkan oleh partai nasional,” katanya. Dia sebutkan, ketika sudah masuk dalam parlemen semua partai pemenang pemilu diharapkan dapat fokus untuk memperjuangkan aspirasi rakyat.
Narasumber lainnya, Dr Iskandar Gani menyebutkan walaupun partai lokal di Aceh mendominasi suara di parlemen, tapi mereka terikat dengan konstitusi. Sehingga, apa pun yang diputuskan dalam parlemen adalah dalam rangka menjaga perdamaian dan keutuhan NKRI.
Dia sebutkan, terhadap caleg
Sementara itu, pada bagian lain Mawardi Ismail juga menyebutkan masyarakat
Hal ini terlihat dari hasil sementara penghitungan suara secara nasional melalui hitungan cepat (quick count) menempatkan Demokrat masih teratas dalam perolehan suara sementara. Menurut Mawardi, melejitnya suara Demokrat ini tidak terlepas dari figur Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai Ketua Dewan Penasihat Demokrat dan
“Kemenangan sementara ini karena masyarakat masih percaya kepada SBY. Tapi ini lebih disebabkan oleh figur SBY ditambah dengan adanya kebijakan yang prorakyat,” ujarnya.
Menurut Mawardi, kondisi berbeda justru dialami Golkar yang sejak tadi malam perelohan suara berada di bawah Demokrat.
Menurunnya suara Partai Golkar kemungkinan terjadi karena Jusuf Kalla (JK) telah menyatakan memisahkan diri dari SBY dan mencalonkan diri sebagai presiden, sehingga membuat konstituen Partai Golkar merasa kecewa.
“Tapi kondisi ini bisa diredam kalau saja Jusuf Kalla kembali bersatu dengan SBY,” kata Mawardi yang duluny pernah aktif di Golkar. (sar)
BANDA ACEH - Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh menyatakan Pemilu 2009 di Provinsi Aceh secara keseluruhan berjalan lancar, meskipun diwarnai beberapa laporan masalah saat pemungutan suara berlangsung.
“Secara umum Pemilu di Aceh berjalan lancar, meskipun ada beberapa laporan masalah yang masuk, tapi itu tak ada yang serius dan krusial yang dapat menghambat pelaksanaan pemilu di Aceh,” kata Ketua KIP, Drs Abdul Salam Poroh, dalam konferensi pers dengan wartawan di Media Center KIP kemarin.
Dia sebutkan, beberapa masalah tersebut masih berkaitan dengan daftar pemilih tetap (DPT). Misalnya, ada pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, sehingga mereka tidak dapat memberi hak suaranya di tempat pemungutan suara (TPS).
Selain itu, ada pemilih yang namanya masuk ke DPT, tapi tidak mendapatkan undangan untuk memilih. Begitupun, kata Abdul Salam, hal ini dapat diatasinya dengan memperlihat KTP atau identitas lain bagi mereka yang tidak mendapat undangan.
Sedangkan mereka yang tidak terdaftar dalam DPT, itu adalah sudah menjadi konsekuensi mereka tidak mendapat hak memilih di TPS.
Laporan lain yang diterima KIP juga disampaikan dalam bentuk SMS. Salah satunya menyebutkan, masih ada partai yang berkampanye di sekitar TPS saat pemungutan suara berlangsung. Kasus ini terjadi terjadi di Desa Trueng Camplie, Pidie Jaya.
Abdul Salam juga melaporkan ada kotak suara yang tertukar di Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya). Kejadian yang hampir sama juga terjadi di Banda Aceh. Di salah satu TPS di Jeulingke, Kecamatan Syiah Kuala, dilaporkan ada kertas suara calon DPRK yang tertukar antara satu dapil dengan dapil lain, sehingga proses pemungutan suara sempat terhambat. Tapi masalah tersebut segara dapat diatasi oleh KPPS setempat dengan mengganti kertas suara sesuai dapil.
“Umumnya kejadian tersebut terjadi di tingkat kecamatan,” katanya didampingi Wakil Ketua Ilham Sahputra dan Ketua Divisi Logistik, Robby Syahputra.
Dalam laporan lain yang diterima KIP juga ditemukan ada TPS yang buka pukul 09.00 WIB yang seharusnya sesuai dengan aturan, TPS dibuka pukul 07.00 WIB dan berakhir pukul 12.00 WIB.
Wakil KIP Aceh, Ilham Syahputra mengatakan merujuk pada Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2009, pemilihan harus selesai pada pukul 12.00. Namun, pada Rabu (8/4) atau sehari sebelum pemilihan, KPU telah mengirimkan surat edaran yang menyatakan apabila KPPS tidak dapat menyelesaikan penghitungan suara tepat pada pukul 00.00 WIB, maka KPPS dapat melanjutkan penghitungan sampai selesai.
“
“Penundaan tersebut harus dicatat dalam berita acara yang di dalamnya menjelaskan alasan penundaan,” kata Ilham. Sementara itu, Gubernur Aceh Irwandi Yusuf memberikan suara di (TPS) 3 Bandar Baru, Lampriek bersama istrinya, Darwati A Gani.
Usai memberi suara, Irwandi memantau proses pelaksanaan pemilu di Banda Aceh sebelum akhirnya menuju Meulaboh menggunakan helikopter. Gubernur berangkat dari Mapolda Aceh didampingi Kapolda Irjen Adityawarman dan Ketua Panwaslu Nyak Arief Fadillah Syah. (sar)
Jakarta, Kompas - Menghadapi situasi menghangatnya suhu politik menjelang pemilihan umum mendatang, Ketua Crisis Management Initiative dan peraih Nobel Perdamaian 2008 Martti Ahtisaari mengajak semua pihak di Aceh untuk menjaga situasi Aceh agar tetap tenang.
Ajakan itu disampaikan Martti Ahtisaari seusai bertemu Wakil Presiden Jusuf Kalla di Istana Wapres, Jakarta, Senin (23/2). Ia adalah salah satu tokoh munculnya nota kesepahaman yang ditandatangani pada 15 Agustus 2005 di Helsinki, Finlandia, antara Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka.
Ahtisaari menyampaikan hal itu setelah membaca pernyataan tokoh-tokoh Partai Aceh yang sebelumnya memberikan pernyataan di Aceh.
”Sangat jelas pernyataannya. Tidak ada mekanisme merdeka ataupun referendum dalam nota kesepahaman,” ujar Ahtisaari sambil menunjukkan pernyataan Partai Aceh yang telah dialihbahasakan itu.
Sebelum bertemu dengan Wapres, Ahtisaari bertemu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebelum berangkat ke Aceh di Bandar Udara Halim Perdanakusuma. Dengan Presiden, Ahtisaari bertukar pandangan tentang banyak hal, terutama Aceh. Ahtisaari akan ke Aceh pada Selasa sore ini untuk kunjungan dua hari sebelum kembali ke Finlandia.
Komitmen NKRI
Dalam pernyataan tertulis yang ditandatangani Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Aceh Muzakkir Manaf dan Sekretaris Jenderal Muhammad Yahya, Partai Aceh menyebut tidak ada mekanisme merdeka atau referendum dalam nota kesepahaman. Partai Aceh menegaskan tetap memegang teguh komitmen dalam nota kesepahaman.
”Kami mengajak semua pihak menjaga perdamaian ini dan sama-sama berusaha untuk menciptakan kondisi yang sejuk, aman, dan damai. Semoga pemilu legislatif dapat berjalan lancar, adil, dan demokratis demi membangun kesejahteraan dan ekonomi Aceh ke depan di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia,” ujar Muzakkir.
Muzakkir dan Muhammad menegaskan, visi Partai Aceh adalah membangun citra positif berkehidupan politik dalam bingkai NKRI serta melaksanakan mekanisme partai sesuai dengan aturan NKRI dengan menjunjung tinggi nota kesepahaman.
Pernyataan tertulis ini yang dijadikan Ahtisaari sebagai rujukan dalam pernyataannya. Setelah menerima Ahtisaari, Wapres menerima sejumlah pengurus Partai Aceh, antara lain Muzakkir, Muhammad, Malik Mahmud, Zaini Abdullah, dan Zakaria Zaman.
Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Agustadi Sasongko Purnomo, kemarin di Jakarta, menyatakan, walau kondisi di Aceh masih kondusif, institusi TNI, terutama Angkatan Darat, akan selalu menanggapi serius penanganan masalah keamanan di kawasan tersebut. (DWA/INU)
Sumber: http://cetak.kompas.com/
Seudati merupakan salah satu tarian khas Aceh, tarian ini dimainkan oleh delapan penari, dipimpin seorang Syekh dan dua penyanyi yang disebut anak Syekh. Gerakan tarian ini sangat atraktif tampa diiringi musik, kecuali ketip jari dan tepuk dada. Syair-syair yang mengiringi penari seudati, umumnya bernafaskan Islam. Namun ada juga yang diselipkan pesan-pesan pembangunan.Presiden mengatakan hal itu ketika membuka Forum Koordinasi Aceh-Nias ke-4 (Coordination Forum for Aceh and Nias, CFAN) yang diselenggarakan Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) NAD-Nias dan diikuti lembaga donor dari berbagai negara, di Jakarta Convention Centre (JCC), Jumat (13/2).
Presiden mengatakan, tanggungjawab kerja rehabilitasi dan rekonstruksi setelah berakhirnya BRR pada 16 April 2009, berada di pundak Pemerintah Daerah atas dukungan supervisi dari departemen terkait. “Lanjutkan proses reintegrasi pascakonflik, bertindak secara adil dan tegakkan tata pemerintahan yang baik. Jangan biarkan ada pihak-pihak yang menggangu rehabilitasi dan rekonstruksi serta menggangu reintegrasi,” pesan Presiden SBY sesaat sebelum mengakhiri sambutannya.
Presiden memuji kerja BRR dalam menangani rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh dan Nias yang diluluhlantakkan oleh tsunami dan gempa dahsyat pada 26 Desember 2004. Keberhasilan BRR itu diminta tetap dipelihara dengan baik seiring pengalihtugasan kewenangan BRR kepada pemerintah NAD dan Sumatera Utara yang diatur dalam Perpres Badan Kesinambungan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BKRR).
Perihal reintegrasi pasca konflik di Aceh kembali diutarakan Presiden dalam jumpa pers usai shalat Jumat di Masjid Kompleks Istana Kepresidenan, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta. “Saya mengetahui trust building memerlukan waktu. Saya dengar adanya saling curiga meskipun skalanya makin kecil, dan itu biasa terjadi dalam sebuah proses reintegrasi. Tapi sekali lagi, ini juga jangan sampai terganggu,” urai SBY seraya berharap semua pihak berperan memelihara kedamaian Aceh.
“Semua bertanggung jawab. Bertanggung jawab berhentinya konflik bersenjata, bertanggungjawab disepakatinya penghentian konflik, bertanggung jawab proses reintegrasi dan trust building berjalan baik, bertanggungjawab pembangunan Aceh terlaksana dan Aceh makin baik masa depannya, serta bertanggung jawab Aceh tetap dalam bingkai NKRI,” pungkas SBY.
Tak tertandingi
Kepala Badan Pelaksana BRR NAD-Nias, Kuntoro Mangkusubroto melaporkan, bencana tsunami dan gempa di Aceh dan Nias mendorong sejumlah negara secara sukarela menyalurkan dana bantuan mencapai 7,5 miliar dolar AS. Dari jumlah itu sejumlah 6,7 miliar dolar dari 7,5 miliar dolar (93 persen) telah dialokasikan ke Aceh dan Nias.
Kuntoro mengatakan hal itu sebuah capaian konversi janji menjadi komitmen yang tidak pernah tertandingi dalam sejarah penanganan bencana di dunia. Diutarakan, dari jumlah uang yang mengalir ke Aceh telah dibangun berbagai infrastruktur, seperti 134.000 rumah, 3.600 kilometer jalan, 1.400 sekolah dan pelatihan yang menjangkau 40.000 guru, panen raya di Bireuen 15 bulan setelah tsunami dan sebagainya.
Kuntoro mengatakan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah melakukan audit terhadap laporan keuangan BRR tahun 2007 pada Januari 2009. BPK menjadikan BRR satu-satunya lembaga dengan dana kelola di atas Rp 2 triliun. “Demikian juga Kementerian PAN yang memberikan peringkat pertama laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah selama 2006-2007,” kata Kuntoro, seraya menyebutkan pola penanganan BRR di Aceh menjadi contoh bagi pembangunan di Provinsi Papua.
Gubernur Aceh Irwandi Yusuf yang memberi sambutan pada konferensi Forum Koordinasi untuk Aceh dan Nias, secara khusus mengungkapkan rasa terima kasih, penghargaan dan penghormatan yang setinggi-tingginya kepada Presiden Indonesia yang telah membuat dua keputusan penting yang telah mengubah hidup kita.
“Pertama, keputusan Presiden untuk menciptakan perdamaian jangka panjang di Aceh yang telah berhasil menghentikan konflik berkepanjangan yang hampir menghancurkan Aceh selama hampir tiga dekade. Kedua, keputusan untuk membentuk BRR yang telah memungkinkan pembangunan ulang Aceh setelah bencana yang mengerikan di bulan Desember 2004, serta memilih Kuntoro Mangkusubroto sebagai kepala BRR,” urainya.
Disebutkan, hasil dari rehabilitasi dan rekonstruksi, juga perdamaian yang telah tercapai, membuat kita siap untuk maju melangkah ke perjalanan selanjutnya dan Aceh akan dan harus melanjutkan perjalanannya, memerangi memerangi kemiskinan dan pengangguran, mempertahankan kedamaian, meningkatkan kualitas kesehatan dan pendidikan, meningkatkan infrastruktur umum. “Suatu perjalanan yang terus berubah dan meningkatkan taraf hidup masyarakat dan menjadikan Aceh sebagai tempat yang lebih baik untuk tinggal,” katanya.(fik/ade)
JAKARTA - Wagub Muhammad Nazar menyatakan Pemerintah Aceh siap melanjutkan pekerjaan pasca-dibubarkannya BRR pada April 2009. Hanya saja ia mengharapkan jangan sampai BRR meninggalkan persoalan besar dan serius. “Kalau yang ditinggalkan persoalan-persoalan kecil kita siap tangani,” ujar Nazar.Nazar mengatakan itu ketika menyampaikan sambutan pada pembukaan Rapat Kerja (Raker) I Taman Iskandar Muda (TIM), organisasi kemasyarakatan Aceh Jakarta di Gedung Jakarta Media Centre (JMC), Sabtu (7/2). Sedangkan Kepala Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) NAD-Nias, Kuntoro Mangkusubroto tampil menjadi pembicara kunci (keynote speaker) pada acara tersebut.BRR NAD-Nias, menurut Kuntoro telah menuntaskan 95 persen pekerjaan rehab rekon Aceh pascatsunami. Sisanya, 5 persen lagi akan dilanjutkan oleh Pemerintah Aceh.
Kuntoro memaparkan panjang lebar mengenai keberhasilan BRR melakukan kerja rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh sejak 2005. “Sampai sekarang rumah yang sudah kita bangun 127.000 unit. Ini sesuai dengan masterplant,” ujarnya.
Kuntoro mengakui masih ada 850 kepala keluarga (KK) lagi korban tsunami yang belum memperoleh rumah. “Insya Allah mereka akan segera memperoleh rumah. Saat ini sedang dalam proses pembangunan,” ujarnya, yakin.
BRR sejak didirikan mengelola dana hampir Rp 70 triliun. Sebagian besar dana berasal dari bantuan luar negeri. Sedangkan dalam negeri hanya menyediakan 1/3. Selebihnya, 2/3 berasal dari luar negeri. Terdapat 600 lembaga asing yang terlibat dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh-Nias.
Presiden Susilo, Bambang Yudhoyono, menurut Kuntoro, pertengahan Februari 2009 akan meresmikan sejumlah proyek yang dikerjakan BRR, seperti pelabuhan Ulee Lheue, Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda (SIM), Museum Tsunami, Taman Iskandar Muda Blang Padang, Waduk Keliling, dan lain-lain.
Saat ini BRR tidak mengerjakan proyek apapun lagi selain membuat laporan dan melanjutkan sisa pekerjaan sebelumnya. “BRR tak pegang proyek lagi. Semua sudah diserahkan kepada Pemda Aceh,” ujar Kuntoro.
Jangan yang besar dan serius
Wakil Gubernur Aceh juga mengakui keberhasilan kerja rehabilitasi dan rekonstruksi oleh BRR pascatsunami. “Soal kekurangan saya kira itu ada dan lumrah saja. Terlebih Aceh juga baru pulih dari konflik,” ujar Muhammad Nazar.
Nazar menyatakan Pemerintah Aceh siap melanjutkan pekerjaan lanjutan pasca-dibubarakannya BRR pada April 2009 mendatang. Hanya saja ia mengharapkan jangan sampai BRR meninggalkan “persoalan besar dan serius”. “Kalau yang ditinggalkan persoalan-persoalan kecil kita siap tangani,” ujar Muhammad Nazar.
Disebutkan sisa pekerjaan BRR yang menjadi kewenangan Pemerintah Aceh akan dilanjutkan melalui satker-satker yang sudah dibentuk. Sedangkan pekerjaan lainnya dilakukan oleh departemen/lembaga terkait.
Soal tuntutan korban tsunami Aceh Barat yang belum memperoleh rumah, menurut Wagub Aceh, sudah mengkomunikasikannya kepada Bappenas untuk ditindaklanjuti.
APBA Rp 9,7 T
Pada sempatan itu, Wagub Muhammad Nazar juga menjelaskan Anggaran Pembangunan dan Belanja Aceh (APBA) tahun 2009 sebesar Rp 9,7 triliun. Ini belum termasuk Dana Otonomi Khusus (Otsus) Rp 3,7 triliun dan dana kelanjutan rehabilitasi dan rekonstruksi.
Pemerintah Aceh mengalokasikan sebagian besar dana tersebut untuk pembangunan infrastruktur, Rp 3 trilun, dana pendidikan Rp 2,2 triliun, dan selebihnya untuk pembangunan bidang perekonomian rakyat, kesehatan masyarakat, agama, dan kebudayaan.
Khusus untuk dana pendidikan, dengan bangga Nazar mengatakan sebagai yang tertinggi seluruh Indonesia. Ia juga optimis penyerapan anggaran akan lebih baik dibanding tahun sebelumnya. “Kita bahkan sudah siap mengagendakan membahas APBA Perubahan pada bulan Mei mendatang,” ujar Nazar.
Berulangkali ia mengatakan bahwa membangun Aceh tidak mudah, karena daerah itu baru saja pulih dari konflik berkepanjangan dan bencana tsunami. Ia mencontohkan penyediaan tanah, sangat tidak mudah. “Seringkali, anggaran pembangunan gedungnya sudah kita siapkan, ternyata tanahnya belum ada, ini antara lain yang menyulitkan,” demikian Muhammad Nazar.(fik)
Terkait Aksi Kekerasan di Aceh
JAKARTA - Wagub Aceh, Muhammad Nazar menyesalkan berbagai peristiwa kekerasan yang melanda Aceh akhir-akhir ini dan mengharapkan aparat penegak hukum tidak ragu menindak seluruh pelaku kekerasan. “Itu adalah peristiwa kriminal. Penanggungjawabnya pihak kepolisian. Selama ini kita selalu berkoordinasi untuk menyelesaikan berbagai persoalan,” ujar Nazar seusai memberikan sambutan pada Rapat Kerja (Raker) I Taman Iskandar Muda, di Jakarta, Sabtu (5/2). Menurut Nazar, setiap persoalan kriminal itu ditangani aparat penegak hukum. Pemerintah Aceh selalu membantu penyelesaian berbagai kejadian tindak kekerasan. “Karena itu wilayah aparat hukum, tentu saja kita harapkan persoalan itu bisa diusut tuntas dan pelakunya dihukum,” ujar Nazar.
Menjelang Pemilu 2009, Muhammad Nazar juga mengharapkan aparat penegak hukum meningkatkan pengawasannya. Dengan begitu, pesta demokrasi di Aceh akan berlangsung aman dan damai.
Terhadap kemungkinan perlu tidaknya diundang pemantau asing di Aceh, Nazar mengatakan hal itu adalah salah satu solusi yang baik. Ia menyebut contoh pelaksanaan Pilkada Aceh yang juga dipantau oleh tim internasional, ternyata berjalan dengan baik dan tenang. “Saya kira tidak ada salahnya apabila Pemerintan mengundang tim pemantau asing seperti dulu,” katanya.
Ketua Umum Pengurus Pusat Taman Iskandar Muda (PP TIM), Teuku Safli Didoh juga menyesalkan tindak kekerasan yang melanda Aceh akhir-akhir ini. Senada dengan Wagub Aceh, Teuku Safli mengharapkan aparat keamanan mengungkap dan menangkap pelaku tindak kekerasan. “Kita tidak mau di Aceh ada konflik lagi. Masyarakat sudah sangat menderita dan trauma. Karena itu persoalan kriminal di Aceh agar segera dituntaskan,” imbau Safli Didoh.
Safli mengharapkan proses pemilu di Aceh dapat berjalan lancar. Masyarakat diminta menjaga dan tidak sampai terpancing. Safli juga menyayangkan meninggalnya dua anggota KPA dalam kejadian tindak kekerasan beberapa hari lalu.
Sesepuh masyarakat Aceh, Bustanil Arifin yang dimintai tanggapannya mengharapkan agar masyarakat tidak terprovokasi akibat berbagai peristiwa tindak kekerasan yang terjadi di Aceh. Menurutnya, kalau konflik pecah lagi akan sulit didamaikan.
Aceh Perantauan
Wagub Muhammad Nazar juga mengharapkan peran masyarakat Aceh perantuan untuk membantu menyukseskan program pembangunan yang dicangkan Pemerintah Aceh, termasuk dalam bidang keamanan dan ketertiban.
Ia mengaku peran itu sangat besar artinya bagi Aceh. “Pemerintah Aceh tidak mampu bekerja sendirian untuk membangun Aceh. Kita membutuhkan peran-peran masyarakat baik yang ada di Aceh maupun di perantauan,” ujar Nazar yang menjanjikan membantu pembangunan Wisma Taman Iskandar Muda di bekas Asrama Perahu Jakarta.(fik)
Oleh: Yunidar Z.A.,S.Ag.,M.Si[1]
Periode-periode krusial bagi masyarakat Aceh satu demi satu telah terlewati tanpa hambatan berarti. Setelah melewati masa sulit dalam pemulihan dari bencana Tsunami dengan pola pendekatan sentralistik dalam wadah Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR), masyarakat Aceh memasuki masa pembentukan kembali tata pemerintahan pasca Kesepakatan Perdamaian Helsinki, dan suksesnya Pilkada di seluruh Aceh.
Setelah terbentuk pemerintahan baru, dan dilantiknya Gubernur Irwandi Yusuf dan Muhammad Nazar sebagai Wakil Gubernur NAD, bukan berarti masalah tata pemerintahan sudah stabil. Sederet kebijakan mendesak perlu dilakukan oleh semua pelaku tata pemerintahan baik dari ranah pemerintah, masyarakat sipil dan bisnis-swasta. Upaya-upaya tersebut akan mencapai hasil optimal jika dilaksanakan secara terkoordinasi melalui suatu jaringan kerja kebijakan.
Berdasarkan Peraturan Pengganti Undang-undang (Perpu) No. 2 Tahun 2005, jo. Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 2005 tentang Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara, BRR diberikan mandat untuk melaksanakan tugas rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah NAD dan Kepulauan Nias selama empat tahun yaitu pada bulan April 2009. Setelah berakhirnya masa tugas BRR dalam manjalankan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi maka tugas selanjutnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Beberapa kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi sarana dan prasarana wilayah yang meliputi: (1) menyelesaikan infrastruktur jalan, jembatan dan infrastruktur lainnya; (2) menyelesaikan pembangunan perekonomian di tingkat masyarakat; (3) menyelesaikan kegiatan pelayanan sosial kemasayarakatan seperti dalam bidang pendidikan, kesehatan dan peningkatan peran perempuan dalam pembangunan; serta (4) mempersiapkan langkah-langkah menuju berakhirnya masa tugas dan mandat BRR NAD-Nias pada bulan April 2009 mendatang.
Rencana Induk merupakan rujukan dalam pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi. Namun dalam proses pelaksanaan terjadi berbagai dinamika di lapangan sehingga dipandang perlu dilakukan perubahan. Dasar perlunya perubahan Rencana Induk adalah hasil rekomendasi dari Evaluasi Paruh Waktu Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias 2005-2007 pada bulan Juni-Juli 2007 dan Review BPKP terhadap Evaluasi Paruh Waktu dan Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias 2007-2009. Pemerintah menindaklanjuti rekomendasi tersebut dengan melaksanakan rapat tripartite BRR NAD-Nias dan rapat koordinasi lainnya dengan melibatkan Bappenas, BRR NAD-Nias, Kementerian/Lembaga terkait, Sekretariat Kabinet, BPKP dan konsultasi dengan Pemerintah Daerah untuk menyelesaikan penyusunan Rancangan Perpres Perubahan Rencana Induk tersebut.
Terkait dengan penugasan Menneg PPN/Bappenas dalam konteks tersebut, sesuai dengan Peraturan Presiden No. 30 Tahun 2005 tentang Rencana Induk Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Wilayah Dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara, maka Menneg PPN/Bappenas ditugaskan untuk melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap pelaksanaan Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD dan Nias. Sejalan dengan tugas dan tanggung-jawab Kementerian PPN/BAPPENAS untuk melaksanakan pemantauan dan evaluasi.
Sesuai dengan Perpres Nomor 38 tahun 2008 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2009 dan Undang-Undang APBN tahun 2009, bahwa kelanjutan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pada tahun 2009 akan dilaksanakan oleh 6 (enam) kementerian/lembaga terkait di tingkat Pusat, yaitu Departemen Pekerjaan Umum, Departemen Perhubungan, Departemen Dalam Negeri, Departemen Agama, Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Badan Pertanahan Nasional (BPN), dengan alokasi pendanaan secara keseluruhan sebesar Rp1,78 triliun. Sedangkan kepada Pemerintah Daerah Provinsi NAD dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara, telah dialokasikan dana sebesar Rp1,663 triliun melalui bagian anggaran 69 di tahun 2009, masing-masing sebesar Rp1,386 triliun untuk Provinsi NAD dan Rp277,45 miliar untuk Kabupaten Nias dan Kabupaten Nias Selatan di Provinsi Sumatera Utara. Sementara khususnya kepada BRR NAD-Nias, masih dialokasikan dana sebesar Rp222 miliar di tahun 2009 melalui bagian anggaran 69, dalam rangka penuntasan tanggung jawab administratif menjelang pengakhiran mandat dan tanggungjawabnya, serta alokasi dana sebesar Rp415 miliar dalam rangka penuntasan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang belum diselesaikan hingga akhir tahun 2008.
Selanjutnya mulai tahun 2009 mendatang, kegiatan kesinambungan rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilaksanakan oleh Kemerintan/Lembaga sebagian besar bersumber dari MDF. Pemanfaatan dana MDF untuk kegiatan yang sedang diproses (pipeline fund) sebesar USD 89 Juta, yang dialokasikan ke Kementerian/Lembaga, pada dasarnya telah dalam proses untuk dilaksanakan pada tahun 2009 dan menggunakan prosedur nn-budgeting melalui APBN 2009. Alokasi pendanaan tersebut telah dimuat dalam RKP 2009. yang akan dilaksanakan oleh; Departemen PU dan Departemen Perhubungan untuk kegiatan proyek IRFF (Infrastructure Reconstruction Financing Facility) dan IREP (Infrastructure Reconstruction Enabling Program); Kementerian PDT untuk proyek Aceh-EDFF (Economic Development Financing Facility) dan Nias-LEDP (Livelihoods and Economic Development Program) serta SPADA (Support for Poor and Disadvantaged Areas); Departemen Dalam Negeri untuk proyek Nias-KRRP (Kecamatan Based- Rehabilitation and Reconstruction Planning Project); Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk proyek RALAS (Reconstruction of Aceh Land Administration System Project).
Semoga saja semua kegiatan pembangunan yang akan dilanjutkan pada masa yang akan datang dapat dilibatkan public secara luas (Stake holder) sebagai pemilik pembangunan termasuk masyarakat Aceh yang ada di luar daerah Aceh.
| PENGURUS PUSAT HARIAN | ||
| Ketua Umum | H. Teuku Safli Didoh | |
| Wakil Ketua Umum | Dr. Ir. Surya Darma, MBA | |
| Ketua | H. Darwis M. Adji, SH, MSi. | |
| Ketua | Ir. H. Faisal Riza Yoenoes | |
| Ketua | Dr. H. R. Anwar Isham, MM. | |
| Ketua | Hj. Tjut Ellyzar Said Umar | |
| Ketua | Drs. H. Yusra Huda, MM, Ak. | |
| Ketua | Ir. H. Ridwan Nyak Baik | |
| Ketua | H. T. Azwani Sabil | |
| Sekretaris Umum | Kaharuddin Syah, SH, S.IP. | |
| Sekretaris | Ir. M. Fachruddin | |
| Sekretaris | Dr. Umaimah Wahid, MSi. | |
| Sekretaris | Ir. H. Zubir Ubit, MM. | |
| Sekretaris | H. Muallim S. Unoe, SH, MH. | |
| Sekretaris | Muhammad Najib Ibrahim, S.Ag | |
| Sekretaris | H. Kaharuddin Syah, MSi. | |
| Sekretaris | Drs. Usman Effendi | |
| Bendahara Umum | Marwan Cut Hasan, SE. | |
| Bendahara | Drs. H. T. R. Iswandir | |
| Bendahara | M. Syahrial Yusuf, SE, MM, MBA. | |
| Bendahara | Anwar A. Aziz, SE.Ak | |
| PENGURUS BADAN | ||
| 1 | BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK) | |
| Ketua | Drs. H. Imran Hasyim | |
| Wakil Ketua | H. Sharifuddin Husein, SE, MM, Ak. | |
| Sekretaris | H. Rustam HAST | |
| 2 | BADAN AMIL ZAKAT, INFAK DAN SHADAQAH (BAZIS) MERANGKAP SEBAGAI UPZ BAZNAS | |
| Ketua | Drs. Tgk. H. Hasyim Syam, MA. | |
| Wakil Ketua | Dr. H. Hasan Basri, MA. | |
| Sekretaris | M. Nasir Yacob | |
| Bendahara | Tgk. Asim M. Daoed | |
| Bagian Penghimpunan | H. Syamsul AL-Fathan | |
| Bagian Pendistribusian | Drs. H. Mufakhir Muhammad, MA | |
| PENGURUS BIDANG | ||
| 1 | BIDANG PEMUDA DAN OLAHRAGA | |
| Ketua | T. Taufiqulhadi | |
| Wakil Ketua | Asfifuddin, SH. | |
| Anggota | Munawwar Hasyim, SE. | |
| | Sayed Rulam Fauzi | |
| | Arief Jamaluddin | |
| 2 | BIDANG PENDIDIKAN DAN PEMBERDAYAAN SDM | |
| Ketua | T. S. Reza, SE, MM. | |
| Wakil Ketua | T. Nasrullah, SH. | |
| Anggota | Ir. T. Suhatsyah | |
| | Drs. M. Usman, MM. | |
| | Ir. Suhardi Nur | |
| | Amran Latief, SE, MBA. | |
| | Zulkifli Abdullah | |
| | Nasrul Salam Zakaria, SE. | |
| | Adiwarman | |
| 3 | BIDANG SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN EKONOMI | |
| Ketua | Kombes Pol (Purn) Drs. T. Arifin Zein | |
| Wakil Ketua | Ir. Muslim Armas | |
| Anggota | Drs. H. T. Ilyas Ibrahim | |
| | Hj. Orida Abidin Adiwidjaja | |
| | Hj. Cut Yohasmi Ilyas | |
| | Zulman Syahri | |
| | Razali Hasman, SE. | |
| | Irwansyah | |
| | Muakhir Hasan | |
| | Ray Iskandar Muda | |
| 4 | BIDANG KEWANITAAN | |
| Ketua | Hj. Cut Haslinda Syahrul | |
| Wakil Ketua | Hj. Nur Asiah Rudy Lengkong | |
| Anggota | Hj. Yusniar Nabhani Darwin | |
| | Hj. Asniaty Syaufii, MPd. | |
| | Hj. Nani Iskandar Ali | |
| | Hj. Syarifah Nur | |
| | Hj. Sjarifah Nurmala | |
| | Hj. Zuraida Jacob | |
| | Hj. Diah Syarifuddin | |
| | Hj. Cut Intan Elly Arby | |
| | Hj. Nurhefti Dewita Sukma | |
| | Hj. Cut Rosalina | |
| 5 | BIDANG KEBUDAYAAN | |
| Ketua | Ilyas Rasyid | |
| Wakil Ketua | H. Marzuki Hasan | |
| Anggota | H. Syamsuddin Hasan | |
| | Agus Nuramal | |
| | M. Yunus Amin | |
| | T. Saiful Sajak | |
| | Akmal Abdul Karim | |
| | Hamdani Ali | |
| 6 | BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI | |
| Ketua | M. Nasir Jamil, S.Ag | |
| Wakil Ketua | Dr. Erman Anom | |
| Anggota | T. Zulfikar Thayeb Aly, SH. | |
| | Ir. Fikar W. Eda | |
| | Fauzi Saidy | |
| | Dr. TB. Massa Djafar | |
| | Zulkifli A. Jalil, SE, MM. | |
| | Iswanda Rasyid, SH. | |
| | M. Nur AR. | |
| | Yunidar Z.A., S.Ag. | |
| | Izzu Farhan Fajri, ST. | |
| | Nico Darwis | |
| 7 | BIDANG AGAMA | |
| Ketua | Dr. Tgk. H. Rusli Hasbi, MA. | |
| Wakil Ketua | H. Yusrizal Abdullah, SH. | |
| Anggota | H. Muarrif Abbas, SH. | |
| | Drs. Tgk. Marhaban Abubakar | |
| | Drs. H. Syahrial Kadir | |
| | Tgk. Ibrahim Nisam | |
| | Drs. H. Mustafa Ibrahim | |
| | Yusri Yusuf | |
| | Tgk. Razali Abdullah | |
Ketua Umum Taman Iskandar Muda H.T. Safli Didoh Menyerahkan Cendra Mata Kepada Kepala BRR Kuntoro Mangkusubroto, Gedung Dewan Pers - Jakarta, (07/02/09) Photo: Fsaidi