24 Februari 2009

Ahtisaari: Jaga Keamanan Aceh

*Tidak Ada Mekanisme Referendum

Jakarta, Kompas - Menghadapi situasi menghangatnya suhu politik menjelang pemilihan umum mendatang, Ketua Crisis Management Initiative dan peraih Nobel Perdamaian 2008 Martti Ahtisaari mengajak semua pihak di Aceh untuk menjaga situasi Aceh agar tetap tenang.

Ajakan itu disampaikan Martti Ahtisaari seusai bertemu Wakil Presiden Jusuf Kalla di Istana Wapres, Jakarta, Senin (23/2). Ia adalah salah satu tokoh munculnya nota kesepahaman yang ditandatangani pada 15 Agustus 2005 di Helsinki, Finlandia, antara Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka.

Ahtisaari menyampaikan hal itu setelah membaca pernyataan tokoh-tokoh Partai Aceh yang sebelumnya memberikan pernyataan di Aceh.

”Sangat jelas pernyataannya. Tidak ada mekanisme merdeka ataupun referendum dalam nota kesepahaman,” ujar Ahtisaari sambil menunjukkan pernyataan Partai Aceh yang telah dialihbahasakan itu.

Sebelum bertemu dengan Wapres, Ahtisaari bertemu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebelum berangkat ke Aceh di Bandar Udara Halim Perdanakusuma. Dengan Presiden, Ahtisaari bertukar pandangan tentang banyak hal, terutama Aceh. Ahtisaari akan ke Aceh pada Selasa sore ini untuk kunjungan dua hari sebelum kembali ke Finlandia.

Komitmen NKRI

Dalam pernyataan tertulis yang ditandatangani Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Aceh Muzakkir Manaf dan Sekretaris Jenderal Muhammad Yahya, Partai Aceh menyebut tidak ada mekanisme merdeka atau referendum dalam nota kesepahaman. Partai Aceh menegaskan tetap memegang teguh komitmen dalam nota kesepahaman.

”Kami mengajak semua pihak menjaga perdamaian ini dan sama-sama berusaha untuk menciptakan kondisi yang sejuk, aman, dan damai. Semoga pemilu legislatif dapat berjalan lancar, adil, dan demokratis demi membangun kesejahteraan dan ekonomi Aceh ke depan di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia,” ujar Muzakkir.

Muzakkir dan Muhammad menegaskan, visi Partai Aceh adalah membangun citra positif berkehidupan politik dalam bingkai NKRI serta melaksanakan mekanisme partai sesuai dengan aturan NKRI dengan menjunjung tinggi nota kesepahaman.

Pernyataan tertulis ini yang dijadikan Ahtisaari sebagai rujukan dalam pernyataannya. Setelah menerima Ahtisaari, Wapres menerima sejumlah pengurus Partai Aceh, antara lain Muzakkir, Muhammad, Malik Mahmud, Zaini Abdullah, dan Zakaria Zaman.

Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Agustadi Sasongko Purnomo, kemarin di Jakarta, menyatakan, walau kondisi di Aceh masih kondusif, institusi TNI, terutama Angkatan Darat, akan selalu menanggapi serius penanganan masalah keamanan di kawasan tersebut. (DWA/INU)

Sumber: http://cetak.kompas.com/

Tidak ada komentar:

Posting Komentar