BRR NAD-Nias, menurut Kuntoro telah menuntaskan 95 persen pekerjaan rehab rekon Aceh pascatsunami. Sisanya, 5 persen lagi akan dilanjutkan oleh Pemerintah Aceh.
Kuntoro memaparkan panjang lebar mengenai keberhasilan BRR melakukan kerja rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh sejak 2005. “Sampai sekarang rumah yang sudah kita bangun 127.000 unit. Ini sesuai dengan masterplant,” ujarnya.
Kuntoro mengakui masih ada 850 kepala keluarga (KK) lagi korban tsunami yang belum memperoleh rumah. “Insya Allah mereka akan segera memperoleh rumah. Saat ini sedang dalam proses pembangunan,” ujarnya, yakin.
BRR sejak didirikan mengelola dana hampir Rp 70 triliun. Sebagian besar dana berasal dari bantuan luar negeri. Sedangkan dalam negeri hanya menyediakan 1/3. Selebihnya, 2/3 berasal dari luar negeri. Terdapat 600 lembaga asing yang terlibat dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh-Nias.
Presiden Susilo, Bambang Yudhoyono, menurut Kuntoro, pertengahan Februari 2009 akan meresmikan sejumlah proyek yang dikerjakan BRR, seperti pelabuhan Ulee Lheue, Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda (SIM), Museum Tsunami, Taman Iskandar Muda Blang Padang, Waduk Keliling, dan lain-lain.
Saat ini BRR tidak mengerjakan proyek apapun lagi selain membuat laporan dan melanjutkan sisa pekerjaan sebelumnya. “BRR tak pegang proyek lagi. Semua sudah diserahkan kepada Pemda Aceh,” ujar Kuntoro.
Jangan yang besar dan serius
Wakil Gubernur Aceh juga mengakui keberhasilan kerja rehabilitasi dan rekonstruksi oleh BRR pascatsunami. “Soal kekurangan saya kira itu ada dan lumrah saja. Terlebih Aceh juga baru pulih dari konflik,” ujar Muhammad Nazar.
Nazar menyatakan Pemerintah Aceh siap melanjutkan pekerjaan lanjutan pasca-dibubarakannya BRR pada April 2009 mendatang. Hanya saja ia mengharapkan jangan sampai BRR meninggalkan “persoalan besar dan serius”. “Kalau yang ditinggalkan persoalan-persoalan kecil kita siap tangani,” ujar Muhammad Nazar.
Disebutkan sisa pekerjaan BRR yang menjadi kewenangan Pemerintah Aceh akan dilanjutkan melalui satker-satker yang sudah dibentuk. Sedangkan pekerjaan lainnya dilakukan oleh departemen/lembaga terkait.
Soal tuntutan korban tsunami Aceh Barat yang belum memperoleh rumah, menurut Wagub Aceh, sudah mengkomunikasikannya kepada Bappenas untuk ditindaklanjuti.
APBA Rp 9,7 T
Pada sempatan itu, Wagub Muhammad Nazar juga menjelaskan Anggaran Pembangunan dan Belanja Aceh (APBA) tahun 2009 sebesar Rp 9,7 triliun. Ini belum termasuk Dana Otonomi Khusus (Otsus) Rp 3,7 triliun dan dana kelanjutan rehabilitasi dan rekonstruksi.
Pemerintah Aceh mengalokasikan sebagian besar dana tersebut untuk pembangunan infrastruktur, Rp 3 trilun, dana pendidikan Rp 2,2 triliun, dan selebihnya untuk pembangunan bidang perekonomian rakyat, kesehatan masyarakat, agama, dan kebudayaan.
Khusus untuk dana pendidikan, dengan bangga Nazar mengatakan sebagai yang tertinggi seluruh Indonesia. Ia juga optimis penyerapan anggaran akan lebih baik dibanding tahun sebelumnya. “Kita bahkan sudah siap mengagendakan membahas APBA Perubahan pada bulan Mei mendatang,” ujar Nazar.
Berulangkali ia mengatakan bahwa membangun Aceh tidak mudah, karena daerah itu baru saja pulih dari konflik berkepanjangan dan bencana tsunami. Ia mencontohkan penyediaan tanah, sangat tidak mudah. “Seringkali, anggaran pembangunan gedungnya sudah kita siapkan, ternyata tanahnya belum ada, ini antara lain yang menyulitkan,” demikian Muhammad Nazar.(fik)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar