Presiden: Damai Aceh dalam NKRI Sudah Final

* Jangan Ada yang Mengganggu

BANDA ACEH - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menegaskan bahwa pilihan damai dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) untuk mengakhiri konflik di Aceh, merupakan pilihan bersama, dikehendaki oleh saudara-saudara sebangsa di Aceh, dan didukung oleh dunia internasional. Kepala Negara juga menyatakan, damai dengan otonomi yang luas bagi Aceh dalam kerangka NKRI adalah satu paket dan sudah final. Oleh karena itu, tidak boleh ada yang mengganggu pilihan tersebut. “Mari kita selamatkan dan lanjutkan pembangunannya untuk kesejahteraan rakyat Aceh dan bangsa Indonesia,” tegas Presiden SBY di Lapangan Blangpadang Banda Aceh, Senin (23/2) dalam acara peresmian 13 proyek Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Aceh-Nias maupun yang didanai APBN dan negara donor pascatsunami.

Presiden mengingatkan, tidak boleh ada yang ke luar dari konsep “damai dengan otonomi yang luas bagi Aceh dalam kerangka NKRI” itu. Oleh karenanya, hentikan cara pandang yang lalu. “Dengan proses damai yang kita syukuri, berarti kita semua tidak ingin terjadi lagi peristiwa seperti pada masa konflik, di mana korban banyak berjatuhan setiap hari dari kedua belah pihak dan masyarakat,” ujarnya.

Lebih lanjut Presiden mengajak semua pihak di Aceh menghentikan cara berpikir yang lalu dan memasuki lembaran kehidupan yang baru. “Tidak ada lagi istilah daerah operasi militer (DOM) dan istilah Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Kita lewatkan semuanya, mari bersatu sebagai masyarakat Indonesia,” ajak Presiden SBY.

Ia ingatkan masyarakat Indonesia, khususnya Aceh, agar tidak berpikir mundur. Kalau berpikir mundur, berarti merugi. “Bukan itu yang kita pilih dan bukan itu jalan yang diridai Allah. Hilangkan kepentingan-kepentingan pribadi, hilangkan pikiran-pikiran lain, kecuali menyelamatkan proses perdamaian untuk semua masyarakat Aceh dan Indonesia,” imbuhnya.

Presiden juga mengatakan setuju dan mendukung apa yang telah disampaikan Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf sebelumnya bahwa proses damai ini perlu diselamatkan dan jangan sampai belok ke sana-kemari, dan jangan ada gangguan apa pun.

“Ya, alhamdulillah, kita telah menghentikan konflik berdarah yang telah lama berlangsung di negeri kita pada waktu lalu. Apabila kita bersama-sama melanjutkan terus proses rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh pascatsunami dan melanjutkan terus pembangunan, termasuk reintegrasi pascakonflik, maka masa depan Aceh dengan rida Allah akan makin cerah dan gemilang. Ini tugas dan tanggung jawab kita semua,” ujar Presiden SBY yang banyak bicara tanpa teks.

Presiden juga mengingatkan bahwa konsensus RI dan GAM adalah mengakhiri konflik secara permanen. “Untuk itu, mari kita bangun Aceh menuju masa depan dalam keutuhan NKRI. Saya akan bermalam di Banda Aceh dan besok akan kembali ke Jakarta. Selama di tempat ini saya akan bertemu dengan pimpinan pemerintah di Aceh, bertemu dengan tokoh masyarakat, dan ulama,” ujarnya.

Kepala Negara setuju dengan Gubernur Irwandi Yusuf dan mengajak semua pihak untuk terus mendukung proses reintegrasi. “Dengan harapan dan ajakan itu, saya punya keyakinan tinggi dapat terus melanjutkan proses rehabilitasi dan rekonstruksi serta reintegrasi di Aceh,” tukas Presiden.

Tentang pemilu

Menyangkut Pemilu 2009 yang sudah di ambang pintu, Presiden mengatakan pemilu adalah proses yang terbuka, kegiatan demokrasi, yang bersamaan dengan itu akan ada aturan kegiatan bagaimana melakukan pemantauan, baik yang dilakukan lembaga-lembaga yang dibentuk untuk itu, ataupun oleh organisasi lain, baik dari dalam negeri maupun internasional.

Aturan yang berlaku di tingkat nasional, kata Presiden, tentulah tidak ada pengecualian bagi Aceh. Apa yang berlaku di tingkat nasional, tentunya juga berlaku untuk Aceh.

Presiden juga mengimbau semua pihak menyukseskan pemilu tahun ini dengan jujur, adil, aman, tertib, damai, dan lancar. Jangan ada paksaan, biarkan orang seorang menggunakan haknya untuk menyalurkan pilihannya dengan baik. Tidak boleh ada intimidasi, tekanan, dan sejenisnya. “Kita sudah memiliki sistem yang jelas, Undang-Undang Dasar, sejumlah peraturan pemilu, qanun, maka jalankan aturan itu sebaik-baiknya,” tukas Presiden.

Soal visa

Menanggapi permintaan Gubernur Aceh mengenai visa on arrival (VOA), Presiden menyetujuinya dan meminta Menlu melalui Menteri Sekretaris Kabinet agar visa on arrival bisa diberikan dan itu berlaku bagi suluruh wilayah Indonesia agar wisatawan bisa datang lebih cepat dan lebih murah. “Tidak perlu dipersulit sesuatu yang bisa dengan mudah kita jalankan,” Presiden mengingatkan.

Mengenai rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh pascagempa dan tsunami, Presiden berharap infrastruktur yang dibangun BRR, maupun hasil kerja sama dengan badan-badan internasional dan pihak-pihak dalam negeri, termasuk proyek yang dibangun Pemerintah RI, haruslah dipelihara dan digunakan dengan baik. “Jadikan semua itu sebagai sarana untuk menggerakkan perekonomian rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.”

Presiden mengingatkan bahwa biaya yang dikeluarkan untuk membangun semua itu sangatlah besar, mencapai Rp 22 triliun yang dikeluarkan Pemerintah Indonesia. “Ditambah triliunan lagi bantuan dari bangsa-bangsa di dunia, dari masyarakat internasional, dari sahabat-sahabat kita,” ujar Presiden.

Dalam acara peresmian proyek rehab rekon maupun yang didanai APBN itu, Presiden SBY juga menyerahkan bantuan Program PNPM senilai Rp 222,8 miliar kepada Gubernur Irwandi Yusuf untuk diteruskan kepada kepala desa. Presiden berharap kepala desa, dengan supervisi para bupati dan walikota, dapat menggunakan dana ratusan miliar rupiah itu dengan sebaik-baiknya, tepat sasaran, dan jangan ada pemborosan, jangan ada yang menyimpang. “Dengan demikian, semuanya akan dinikmati oleh rakyat kita, oleh masyarakat Aceh.”

13 Proyek

Sebagaimana diberitakan kemarin, Presiden SBY berada di Aceh selama dua hari untuk meresmikan 13 proyek dengan total nilai Rp 715, 3 miliar dan bertemu dengan tokoh masyarakat maupun tokoh agama di Aceh.

Proyek yang diresmikan itu, antara lain, Taman Internasional Aceh Thanks to the World senilai Rp 2,4 miliar, Museum Tsunami Aceh Rp 67,9 miliar, Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheue Rp 74,2 miliar, Politeknik Aceh Rp 160 miliar, Bendungan Keuliling Rp 270,3 miliar, dan Kapal Motor Penyeberangan BRR Rp 26,4 miliar.

Terkait proyek-proyek yang akan menjadi aset Pemerintah Aceh itu, Presiden mengharapkan masyarakat menggunakan bantuan tersebut sebaik-baiknya dan menjadikannya sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Menurut Kepala Negara, peresmian proyek-proyek tersebut merupakan ekspresi rasa syukur kepada Allah dan tentunya untuk membulatkan tekad kita menjaga, mengamankan, dan menyelamatkan proses perdamaian.

Tak lupa Presiden menyatakan terima kasih yang tulus, atas nama negara, atas nama pemerintah, dan selaku pribadi, kepada seluruh pejuang BRR, kepada seluruh pejuang kemanusiaan, dan seluruh masyarakat dunia yang telah membantu masyarakat Aceh dan Nias untuk membangun hari esoknya yang lebih baik pascagempa dan tsunami.

Di akhir sambutannya, Presiden mengajak masyarakat Aceh melanjutkan pembangunan menuju Aceh yang lebih adil, aman, demokratis, bermartabat, dan sejahtera dalam kebersamaannya dengan bangsa Indonesia dalam bingkai NKRI. (her)

Sumber: http://www.serambinews.com/

Ahtisaari: Jaga Keamanan Aceh

*Tidak Ada Mekanisme Referendum

Jakarta, Kompas - Menghadapi situasi menghangatnya suhu politik menjelang pemilihan umum mendatang, Ketua Crisis Management Initiative dan peraih Nobel Perdamaian 2008 Martti Ahtisaari mengajak semua pihak di Aceh untuk menjaga situasi Aceh agar tetap tenang.

Ajakan itu disampaikan Martti Ahtisaari seusai bertemu Wakil Presiden Jusuf Kalla di Istana Wapres, Jakarta, Senin (23/2). Ia adalah salah satu tokoh munculnya nota kesepahaman yang ditandatangani pada 15 Agustus 2005 di Helsinki, Finlandia, antara Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka.

Ahtisaari menyampaikan hal itu setelah membaca pernyataan tokoh-tokoh Partai Aceh yang sebelumnya memberikan pernyataan di Aceh.

”Sangat jelas pernyataannya. Tidak ada mekanisme merdeka ataupun referendum dalam nota kesepahaman,” ujar Ahtisaari sambil menunjukkan pernyataan Partai Aceh yang telah dialihbahasakan itu.

Sebelum bertemu dengan Wapres, Ahtisaari bertemu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebelum berangkat ke Aceh di Bandar Udara Halim Perdanakusuma. Dengan Presiden, Ahtisaari bertukar pandangan tentang banyak hal, terutama Aceh. Ahtisaari akan ke Aceh pada Selasa sore ini untuk kunjungan dua hari sebelum kembali ke Finlandia.

Komitmen NKRI

Dalam pernyataan tertulis yang ditandatangani Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Aceh Muzakkir Manaf dan Sekretaris Jenderal Muhammad Yahya, Partai Aceh menyebut tidak ada mekanisme merdeka atau referendum dalam nota kesepahaman. Partai Aceh menegaskan tetap memegang teguh komitmen dalam nota kesepahaman.

”Kami mengajak semua pihak menjaga perdamaian ini dan sama-sama berusaha untuk menciptakan kondisi yang sejuk, aman, dan damai. Semoga pemilu legislatif dapat berjalan lancar, adil, dan demokratis demi membangun kesejahteraan dan ekonomi Aceh ke depan di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia,” ujar Muzakkir.

Muzakkir dan Muhammad menegaskan, visi Partai Aceh adalah membangun citra positif berkehidupan politik dalam bingkai NKRI serta melaksanakan mekanisme partai sesuai dengan aturan NKRI dengan menjunjung tinggi nota kesepahaman.

Pernyataan tertulis ini yang dijadikan Ahtisaari sebagai rujukan dalam pernyataannya. Setelah menerima Ahtisaari, Wapres menerima sejumlah pengurus Partai Aceh, antara lain Muzakkir, Muhammad, Malik Mahmud, Zaini Abdullah, dan Zakaria Zaman.

Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Agustadi Sasongko Purnomo, kemarin di Jakarta, menyatakan, walau kondisi di Aceh masih kondusif, institusi TNI, terutama Angkatan Darat, akan selalu menanggapi serius penanganan masalah keamanan di kawasan tersebut. (DWA/INU)

Sumber: http://cetak.kompas.com/

Jelang Pemilu, NAD Rawan Konflik

Penulis : Akhmad Mustain

JAKARTA--MI: Menjelang pemilu, kondisi di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam (NAD) diprediksi semakin menghangat. Hal itu tentunya akan mengganggu stabilitas keamanan di NAD.

"Suhu politik di Propinsi NAD diperkirakan akan terus menghangat seiring dengan proses penyelenggaraan pemilu 2009," kata Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso dalam rapat kerja dengan Komisi I DPR RI bersama Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono di Gedung DPR, Jakarta, Senin (23/2).

Peningkatan ini dikhawatirkan menimbulkan konflik di wilayah itu. Kondisi itu, ucap Djoko, dapat muncul karena adanya konflik di internal parpol, antarparpol, serta antara parpol dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU). "Secara langsung atau tidak langsung akan dapat mengganggu stabilitas keamanan di NAD," ujar Djoko.

Djoko juga menegaskan akan adanya beberapa ancaman pemilu secara nasional. Mulai dari peningkatan angka kriminalitas sampai dengan ancaman teroris. "Prediksi potensi ancaman keamanan yang dapat mempengaruhi pelaksanaan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden adalah aksi teroris, konflik horizontal, sabotase, aksi radikal, kerusuhan massal, dan separatisme," katanya.

Selain ancaman-ancaman itu, TNI juga mendeteksi akan adanya kenaikan jumlah kriminalitas menjelang pemilu. "Diprediksi secara nasional akan terjadi peningkatan angka kriminalitas yang dapat mengganggu kegiatan tahapan pemilu 2009," ujar Djoko.

Kendati demikian, Djoko menjamin situasi keamanan menjelang agenda akbar Pemilu 2009 di seluruh daerah di Indonesia dipastikan aman dan terkendali.

Hal senada disampaikan oleh Menhan. "Saya percaya kepada Panglima TNI untuk bisa menjaga stabilitas di Aceh," ucapnya. Itu juga, kata Juwono, merupakan bagian dari komitmen TNI untuk mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). (*/OL-06)

Sumber: http://www.mediaindonesia.com/

Seudati Salah Satu Tarian Khas Aceh

Seudati merupakan salah satu tarian khas Aceh, tarian ini dimainkan oleh delapan penari, dipimpin seorang Syekh dan dua penyanyi yang disebut anak Syekh. Gerakan tarian ini sangat atraktif tampa diiringi musik, kecuali ketip jari dan tepuk dada. Syair-syair yang mengiringi penari seudati, umumnya bernafaskan Islam. Namun ada juga yang diselipkan pesan-pesan pembangunan.
(Photo: Serambi/Hilmi Hasballah)