Tampilkan postingan dengan label News. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label News. Tampilkan semua postingan

10 April 2009

Gubernur di Lamprit, Wagub di Jeulingke * Muzakkir Manaf di Pantonlabu

Lampriek, Banda Aceh, Kamis (4/9).Warga Banda Aceh mulai mendatangi sejumlah TPS untuk memilih calon anggota legislatif. SERAMBI/M ANSHAR
BANDA ACEH - Para petinggi Aceh bersama-sama dengan segenap lapisan masyarakat yang terdaftar sebagai pemilih, telah memberikan suaranya kepada wakil-wakil rakyat yang akan duduk di DPR, DPD, DPRA, dan DPRK. Tapi, di tempat pemungutan suara (TPS) mana mereka melakukan pencontrengan, Kamis (9/4) kemarin, berikut laporannya.

Gubernur Aceh Irwandi Yusuf, bersama istrinya Darwati A Gani, kemarin, datang dan memberikan suaranya di TPS 3 Bandar Baru, Lamprit, Banda Aceh. Dengan mengenakan baju lengan pendek berwarna abu-abu, Gubernur tampak bercanda akrab dengan sejumlah pemilih lainnya di TPS itu, baik sebelum maupun setelah melakukan pencontrengan.

Usai memberikan suaranya, Gubernur Irwandi Yusuf sempat melakukan pememantau ke sejumlah TPS lainnya, sebelum akhirnya bertolak ke Meulaboh, Aceh Barat, bersama dengan Kapolda Aceh Irjen Pol Adityawarman, dan Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Nyak Arief Fadillah. Mereka berangkat ke Meulaboh dengan pesawat helikopter dari landasan helipad Mapolda Aceh.

Berdasarkan hasil pantauan dan sejumlah laporan yang diterimanya dari berbagai daerah, Gubernur Irwandi Yusuf menyatakan bahwa secara umum prosesi pemungutan suara Pemilu 2009 di Aceh, berlangsung tertib, aman, lancar, dan terkendali. “Sejauh laporan yang saya terima, pelaksanaan Pemilu di Aceh berjalan lancar,” katanya saat melakukan peninjauan ke sejumlah TPS, di Meulaboh, Aceh Barat, kemarin.

Gubernur juga mengaku menerima sejumlah laporan terhadap adanya intimidasi dan kekerasan yang diterima oleh sejumlah pengurus partai dan masyarakat, namun sejauh ini tidak mengganggu kelancaran pesta demokrasi rakyat itu. Ia juga menyayangkan adanya sebagian masyarakat yang tak bisa ikut memilih, karena tidak terdaftar dalam DPT. “Kita harapkan, ke depan nanti, hal-hal seperti ini tidak terjadi lagi,” katanya.

Penggiringan
Sementara itu, Wakil Gubernur Aceh Muhammad Nazar dan istrinya Dewi Meutia, yang melakukan pencontrengan di TPS 7 Desa Jeulingke, Banda Aceh, juga melakukan pemantauan ke sejumlah TPS yang ada di kiawasan Banda Aceh dan Aceh Besar. “Meski ada beberapa gangguan kecil, seperti adanya indikasi penggiringan warga untuk mencontreng partai tertentu, namun secara umum pemilu di Aceh berlangsung aman dan lancar,” katanya kepada Serambi, kemarin.

Wagub Muhammad Nazar yang didampingi Anggota DPRA Sulaiman Abda dan Kabag Humas Pemprov Aceh Nurdin F Joes, dalam pernyataannya kepada pers mengatakan bahwa pemilu legislatif kali ini merupakan sejarah besar bagi masyarakat Aceh. “Untuk 32 provinsi di luar Aceh, pemilihnya hanya memilih partai nasional, tapi di Aceh ditambah enam partai lokal, yaitu Partai Aceh, Partai SIRA, PDA, PAAS, PBA, dan PRA,” katanya.

Kehadiran partai lokal dalam pemilu legislatif ini, merupakan tindak lanjut dari kesepakatan damai RI-GAM (MoU), 15 Agustus 2005, di Helsinki Fitlandia, yang kemudian dituangkan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA). “Jadi, karena ini merupakan sejarah baru bagi dunia perpolitikan di Aceh, kita mengharapkan agar masyarakat yang telah terdaftar aebagai pemilih, dapat memberikan suaranya ke TPS sesuai dengan pilihannya masing-masing,” ujarnya.

Ia juga mengungkapkan bahwa secara umum pelaksanaan pemilu di Kota Banda Aceh dan Aceh Besar berjalan lancar, dan partisipasi masyarakat yang telah mendapat undangan untuk memberikan suara di TPS-TPS relatif besar mencapai 80-90 persen, termasuk WNI turunan Tionghoa yang memberikan suaranya pada TPS di Kelurahan Peunayong, Banda Aceh. “Begitupun, menurut laporan yang masuk ke HP Wagub dari berbagai daerah, seperti dari Pidie, Pidie Jaya, Bireuen, Aceh Utara, Aceh Timur dan daerah rawan intimidasi lainnya, pelaksanaan pemungutan suara atau pencontrengan caleg, berjalan lancar,” katanya.

Dikatakan, tujuan dari pemilu legislatif ini adalah untuk memilih wakil-wakil rakyat untuk duduk di kursi legislatif. Kalau pemilihannya dilakukan seperti cara-cara tersebut di atas tidak demokratis dan tidak jujur, melainkan melakukan penekanan, maka calon wakil rakyat yang akan duduk lembaga legislatif nanti adalah orang-orang yang hanya mengandalkan kekerasan. “Kika kememangan dalam pemilu dilakukan dengan cara curang serta intimidasi, tentu proses demokrasi di Aceh sudah tidak berjalan sebagaimana yang kita harapkan,” pungkasnya.

Aman dan sukses
Sementara itu, mantan Panglima GAM Muzakir Manaf, Kamis (9/4) pukul 09. 45 WIB, didampingi istri datang ke TPS-46 berlokasi di Terminal Bus Pantonlabu, Kecamatan Tanah Jambo Aye, Aceh Utara. Ketua Komite Peralihan Aceh (KPA) ini menunjukkan wajah ceria. Ketika ditanyai Serambi mengapa ia gembira sekali. Muzakir menjawab: “Alhamdulillah, secara menyeluruh Aceh aman dan Pemilu sukses,” kata Muzakir Manaf.

Kedatangan Muzakir Manfa tergolong biasa saja, tak ada penyambutan berlebihan. Hanya beberapa warga mendekati dan menyalaminya. Sejenak melihat-lihat masyarakat sedang memperhatikan contoh kertas surat suara yang dipajang di dekat TPS.

Lalu Muzakir Manaf mendatangi petugas pendaftaran menyodorkan surat undangan. Tidak begitu lama mengantre, Muzakir dan istrinya dipanggil panitia untuk memberikan hak pilihnya dalam kamar (bilik) TPS-46 yang dibuat dari plastik hitam.

Sehari sebelum pemilihan Muzakir Manaf menonaktifkan HP, sehingga banyak rekannya dari KPA yang ditanyai mengaku tidak mengetahui dimana Muzakir memberikan hak pilihnya. Bahkan, telepon selularnya baru diaktifkan setelah dia memberikan hak pilihnya di TPS-46 persisnya di terminal Pantonlabu, 70 Km sebelah timur Kota Lhokseumawe.

Usai memberikan hak pilihnya, Muzakir Manaf kepada Serambi mengatakan bahwa telah menerima laporan dari berbagai daerah kondisi Aceh aman dan pemilu sukses. Sampai pukul 17.00 WIB dihubungi kembali Muzakir mengaku belum dapat laporan ada insiden. “Alhamdulillah dan saya ucap terimakasih kepada seluruh masyarakat Aceh dan pihak keamanan,” ujar Muzakir Manaf di terminal Pantonlabu.

Hal senada juga diungkapkan Ketua Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh, Abdul Salam Poroh, bahwa Pemilu 2009 di Aceh secara keseluruhan berjalan lancar meskipun diwarnai beberapa laporan masalah saat pemungutan suara berlangsung. “Secara umum Pemilu di Aceh berjalan lancar. Meskipun ada beberapa laporan masalah yang masuk tapi itu tak ada yang serius dan krusial yang dapat menghambat pelaksanaan pemilu di Aceh,” katanya.(sar/di/her/ib)
Sumber: http://www.serambinews.com/

PA Diprediksi Mendominasi

BANDA ACEH - Partai Aceh (PA) diperkirakan mendominasi perolehan suara untuk pemilu legislatif 2009 di Aceh, baik untuk DPRA maupun kabupaten/kota.

Prediksi ini diutarakan pengamat hukum dan politik dari Fakultas Hukum (FH) Unsyiah, Mawardi Ismail SH MHum, dalam Talkshow Analisis Hasil Sementara Pemilu 2009 yang disiarkan secara live oleh Stasiun Radio Serambi FM tadi malam. Mawardi tampil bersama Dr Iskandar Gani SH MHum yang juga dosen FH Unsyiah dan mantan Ketua Komisi Penyiaran Independen (KPI) Daerah Aceh.

Mawardi menyebutkan suara PA diperkirakan bakal meroket tajam dan mendominasi lima partai lokal peserta pemilu legislatif yang lain, yakni Partai SIRA, PDA, PRA, PBA, PAAS dan 38 partai berbasis nasional tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

“Partai Aceh dominan itu pasti. Tapi berapa jumlah (kursi -red) di parlemen itu kita belum tahu,” kata mantan anggota DPRD Aceh ini.

Hingga pukul 22.00 WIB tadi malam proses penghitungan suara masih dilakukan di TPS di seluruh Aceh. Dari hasil perhitungan sementara PA memang diklaim meraup perolehan suara siginifikan dibandingkan lima partai lokal lainnya.

Mawardi menyebutkan kemungkinan partai lokal akan mendominasi suara pada pemilu legislatif di Aceh bukan menjadi sesuatu yang mengkhawatirkan.

Karena, kata dia, sesuai platform seluruh partai peserta pemilu tetap menjunjung tinggi konstistusi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan perdamaian.

“Tidak ada pengalaman itu bukan yang sesuatu kendala. Tapi sejauh mana mereka mau untuk belajar dan yang lebih penting adalah mereka tidak berpikir menjadi anggota dewan hanya untuk mencari kerja semata. Tapi lebih pada proses pengabdian kepada rakyat,” ujarnya.

Menurut Mawardi, meskipun partai lokal di Aceh meraup suara signifikan pada pemilu legislatif, namun masih dibutuhkan dukungan partai nasional. Menjaga hubungan politik dengan partai nasional dia nilai penting. Sebab, untuk membangun Aceh tidak terlepas dari peran pemerintah, termasuk dalam penganggaran harus melalui pemerintah pusat.

“Ini penting untuk dilakukan karena partai lokal tidak punya perwakilan mereka di tingkat pusat dan ini bisa diwakilkan oleh partai nasional,” katanya. Dia sebutkan, ketika sudah masuk dalam parlemen semua partai pemenang pemilu diharapkan dapat fokus untuk memperjuangkan aspirasi rakyat.

Narasumber lainnya, Dr Iskandar Gani menyebutkan walaupun partai lokal di Aceh mendominasi suara di parlemen, tapi mereka terikat dengan konstitusi. Sehingga, apa pun yang diputuskan dalam parlemen adalah dalam rangka menjaga perdamaian dan keutuhan NKRI.

Dia sebutkan, terhadap caleg DPR RI diharapkan dapat berperan aktif memperjuangkan aspirasi rakyat Aceh. “Mereka harus berpikir bagaimana masyarakat dapat merasakan mamfaat dengan keberadaan mereka di parlemen,” ungkapnya.

Sementara itu, pada bagian lain Mawardi Ismail juga menyebutkan masyarakat Indonesia sepertinya masih cenderung untuk memilih Partai Demokrat pada pemilu legislatif 2009.

Hal ini terlihat dari hasil sementara penghitungan suara secara nasional melalui hitungan cepat (quick count) menempatkan Demokrat masih teratas dalam perolehan suara sementara. Menurut Mawardi, melejitnya suara Demokrat ini tidak terlepas dari figur Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai Ketua Dewan Penasihat Demokrat dan Presiden RI.

“Kemenangan sementara ini karena masyarakat masih percaya kepada SBY. Tapi ini lebih disebabkan oleh figur SBY ditambah dengan adanya kebijakan yang prorakyat,” ujarnya.

Menurut Mawardi, kondisi berbeda justru dialami Golkar yang sejak tadi malam perelohan suara berada di bawah Demokrat.

Menurunnya suara Partai Golkar kemungkinan terjadi karena Jusuf Kalla (JK) telah menyatakan memisahkan diri dari SBY dan mencalonkan diri sebagai presiden, sehingga membuat konstituen Partai Golkar merasa kecewa.

“Tapi kondisi ini bisa diredam kalau saja Jusuf Kalla kembali bersatu dengan SBY,” kata Mawardi yang duluny pernah aktif di Golkar. (sar)

Sumber: http://www.serambinews.com/

Berlangsung Tertib dan Aman

BANDA ACEH - Prosesi pemungutan suara Pemilu 2009 yang berlangsung di berbagai kabupaten/kota di Aceh, Kamis (9/4) kemarin, secara umum dilaporkan berlangsung tertib, aman, dan lancar. Masyarakat tampak antusias mendatangi TPS-TPS untuk memberikan suaranya, namun sebagian lainnya mengaku kecewa tak bisa ikut memilih karena tidak terdaftar.

Di Banda Aceh yang merupakan ibu kota provinsi dan pusat pemerintahan Aceh, misalnya, sejak pagi hingga tengah hari kemarin tampak lengang. Demikian pula kegiatan pasar yang biasanya ramai, terlihat sepi dari aktivitas transaksi jual-beli. Ini antara lain disebabkan warga terkonsentrasi di tempat-tempat pemungutan suara (TPS) untuk memilih wakilnya yang akan duduk di parlemen.

Dari Sabang dilaporkan bahwa prosesi pelaksanaan pemilu legislatif kemarin, berlangsung tertib dan lancar. Tingkat partisipasi warga dalam menyalurkan suaranya juga tergolong tinggi. Hal itu terlihat dari banyaknya warga yang berdatangan ke TPS sejak pukul 08.00 WIB. Rata-rata TPS di Sabang baru dibuka untuk warga sekira pukul 07.30 WIB.

Hal itu juga terlihat di Kabupaten Pidie. Meski pelaksanaan pemilu di Pidie berlangsung kondusif, namun ada sebagian tempat pemungutan suara (TPS) menuai masalah. Pasalnya, pemilih terpaksa mencontreng kertas surat suara yang bukan daerah pemilihannya. Seperti terjadi pada ratusan lebih kertas surat suara daerah pemilihan (dapil) II, dilaporkan terkirim ke capil I.

Kodisi serupa dilaporkan juga berlangsung di Pidie Jaya. Bupati setempat, Drs HM Gade Salam, sebelumnya meminta kepada semua lapisan masyarakat di wilayahnya untuk menjaga keamanan dan ketertiban pada pemilu legislatif yang berlangsung secara serentak kemarin.

Prosesi pemungutan suara di Kabupaten Bireuen kemarin secara umum dilaporkan juga berlangsung tertib, aman, dan lancar. Sejumlah warga mengaku pagi-pagi sudah mendatangi TPS untuk melakukan pencontrengan. Namun banyak warga tidak dapat memilih karena namanya tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT).

Antuasiasnya masyarakat Kota Lhokseumawe dalam memberikan hak suara pada pemilu legislatif, Kamis (9/4) kemarin, membuat sejumlah lokasi TPS membludak. Seperti di TPS Hagu Selatan, Kecamatan Banda Sakti, petugas PPS terpaksa membuat kardus bekas kemasan air mineral menjadi bilik suara tambahan.

Sebanyak 395 kotak dan surat suara hilang di sejumlah TPS di Desa Paya Gajah, Kecamatan Peureulak Barat, Aceh Timur. Sehingga, pemilih terpaksa tidak bisa menggunakan hak pilihnya dalam pemilu legilastif 2009. Meski demikian, seperti daerah-daerah lainnya, prosesi pemungutan suara di wilayah ini, dilaporkan berlangsung tertib, aman, dan lancar.

Warga yang mendapatkan undangan untuk memilih di Aceh Tamiang antusias menyerbu TPS untuk memberikan hak suaranya, walaupun ada warga yang tidak mendapatkan undangan untuk memilih. Bahkan di Kecamatan Bandar Pusaka, lima desa terpaksa menjemur kembali kertas suara yang basah akibat hujan deras, secara umum perata demokrasi lima tahunan tersebut berjalan lancar.

Hujan deras mulai mengguyur wilayah Aceh Tengah pada saat prosesi pemungutan suara, tampak tidak mengurangi antusiasme masyarakat setempat untuk memilih wakilnya yang akan duduk di parlemen. Sebagian TPS yang berada di luar ruangan terpaksa ditutup dengan kain terpal, bahkan ada sebagian TPS dipindahkan ke lokasi dalam sekolah dan meunasah-menasah di dekat TPS.

Sementara di Kabupaten Bener Meriah, seperti di Kampung Wih Porak, Kecamatan Pintu Rime Gayo, tercatat sekitar 25 orang warga tidak ikut memilih karena tidak mendapat undangan untuk memilih. Sejumlah warga yang tidak mendapat undangan memilih mendatangi TPS mempertanyakan nama mereka yang tidak terdaftar sebagai pemilih. Meski demikian prosesi pesta demokrasi di wilayah ini secara umum dilaporkan berlangsung aman dan lancar.

Prosesi pelaksanaan pemilu calon legislatif, di Kabupaten Aceh Tenggara, Kamis (9/4) kemarin, dilaporkan berlangsung aman. Aktivitas perdagangan seperti pertokoan di Pasar Kutacane dan daerah lainya terlihat tutup. Begitu juga mobil angkutan penumpang lintas Kutacane-Lawe Pakam sepi melintas untuk mencari sewa pada saat proses pemungutan suara berlangsung.

Pelaksanaan pemungutan suara pada Pemilu di Kabupaten Aceh Jaya dan Aceh Barat, Kamis (9/4) kemarin, dilaporkan berlangsung dalam situasi aman dan baik. Bahkan meski pada beberapa titik diguyur hujan warga yang sudah termasuk dalam pemilih tetap mendatangi TPS, guna memilih wakil mereka duduk di gedung dewan.

Dari Kabupaten Nagan Raya dilaporkan, ratusan warga di Desa Cot Mue, Kecamatan Kuala Pesisir, kabupaten setempat dilaporkan baru bisa memberikan hak suara mereka sekitar pukul 11.00 WIB kemarin. Meski jadwal yang telah ditetapkan oleh pihak KPU jadwal pemilihan tersebut berlangsung sejak pukul 07.00 WIB hingga pukul 12.00 WIB masyarakat di wilayah itu tetap melaksanakan pemilu hingga tuntas.

Pemungutan suara Pemilu 2009 di Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) kemarin secara umum berjalan tertib dan lancar. Namun kekecewaan dialami banyak warga tidak dapat memilih karena namanya tidak tercamtum dalam DPT dan banyak pula yang bingung ketika mencontreng, terutama kaum lansia karena butuh waktu lama mencari caleg yang dipilih, sehingga aktivitas pencontrengan di sebagian besar dari 320 TPS masih berlangsung melewati pukul 12.00 WIB. (sar/ami/fs/nr/ag/yus/saf/yuh/md/c35/min/as/riz/di/nun)
Sumber: http://www.serambinews.com/

KIP: Pemilu Aceh Berjalan Lancar

BANDA ACEH - Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh menyatakan Pemilu 2009 di Provinsi Aceh secara keseluruhan berjalan lancar, meskipun diwarnai beberapa laporan masalah saat pemungutan suara berlangsung.

“Secara umum Pemilu di Aceh berjalan lancar, meskipun ada beberapa laporan masalah yang masuk, tapi itu tak ada yang serius dan krusial yang dapat menghambat pelaksanaan pemilu di Aceh,” kata Ketua KIP, Drs Abdul Salam Poroh, dalam konferensi pers dengan wartawan di Media Center KIP kemarin.

Dia sebutkan, beberapa masalah tersebut masih berkaitan dengan daftar pemilih tetap (DPT). Misalnya, ada pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, sehingga mereka tidak dapat memberi hak suaranya di tempat pemungutan suara (TPS).

Selain itu, ada pemilih yang namanya masuk ke DPT, tapi tidak mendapatkan undangan untuk memilih. Begitupun, kata Abdul Salam, hal ini dapat diatasinya dengan memperlihat KTP atau identitas lain bagi mereka yang tidak mendapat undangan.

Sedangkan mereka yang tidak terdaftar dalam DPT, itu adalah sudah menjadi konsekuensi mereka tidak mendapat hak memilih di TPS.

Laporan lain yang diterima KIP juga disampaikan dalam bentuk SMS. Salah satunya menyebutkan, masih ada partai yang berkampanye di sekitar TPS saat pemungutan suara berlangsung. Kasus ini terjadi terjadi di Desa Trueng Camplie, Pidie Jaya.

Abdul Salam juga melaporkan ada kotak suara yang tertukar di Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya). Kejadian yang hampir sama juga terjadi di Banda Aceh. Di salah satu TPS di Jeulingke, Kecamatan Syiah Kuala, dilaporkan ada kertas suara calon DPRK yang tertukar antara satu dapil dengan dapil lain, sehingga proses pemungutan suara sempat terhambat. Tapi masalah tersebut segara dapat diatasi oleh KPPS setempat dengan mengganti kertas suara sesuai dapil.

“Umumnya kejadian tersebut terjadi di tingkat kecamatan,” katanya didampingi Wakil Ketua Ilham Sahputra dan Ketua Divisi Logistik, Robby Syahputra.

Dalam laporan lain yang diterima KIP juga ditemukan ada TPS yang buka pukul 09.00 WIB yang seharusnya sesuai dengan aturan, TPS dibuka pukul 07.00 WIB dan berakhir pukul 12.00 WIB.

Wakil KIP Aceh, Ilham Syahputra mengatakan merujuk pada Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2009, pemilihan harus selesai pada pukul 12.00. Namun, pada Rabu (8/4) atau sehari sebelum pemilihan, KPU telah mengirimkan surat edaran yang menyatakan apabila KPPS tidak dapat menyelesaikan penghitungan suara tepat pada pukul 00.00 WIB, maka KPPS dapat melanjutkan penghitungan sampai selesai.

“Surat edaran tersebut sudah kita kirim melalui faks ke KIP kabupaten,” kata Ilham. Sementara itu, proses pemungutan suara di Kabupaten Bener Meriah dan Pidie kemarin terhambat akibat turunnya hujan, sehingga proses pemungutan suara sempat dihentikan beberapa saat. Tapi kemudian kembali dilanjutkan.

“Penundaan tersebut harus dicatat dalam berita acara yang di dalamnya menjelaskan alasan penundaan,” kata Ilham. Sementara itu, Gubernur Aceh Irwandi Yusuf memberikan suara di (TPS) 3 Bandar Baru, Lampriek bersama istrinya, Darwati A Gani.

Usai memberi suara, Irwandi memantau proses pelaksanaan pemilu di Banda Aceh sebelum akhirnya menuju Meulaboh menggunakan helikopter. Gubernur berangkat dari Mapolda Aceh didampingi Kapolda Irjen Adityawarman dan Ketua Panwaslu Nyak Arief Fadillah Syah. (sar)

Sumber: http://www.serambinews.com/

24 Februari 2009

Presiden: Damai Aceh dalam NKRI Sudah Final

* Jangan Ada yang Mengganggu

BANDA ACEH - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menegaskan bahwa pilihan damai dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) untuk mengakhiri konflik di Aceh, merupakan pilihan bersama, dikehendaki oleh saudara-saudara sebangsa di Aceh, dan didukung oleh dunia internasional. Kepala Negara juga menyatakan, damai dengan otonomi yang luas bagi Aceh dalam kerangka NKRI adalah satu paket dan sudah final. Oleh karena itu, tidak boleh ada yang mengganggu pilihan tersebut. “Mari kita selamatkan dan lanjutkan pembangunannya untuk kesejahteraan rakyat Aceh dan bangsa Indonesia,” tegas Presiden SBY di Lapangan Blangpadang Banda Aceh, Senin (23/2) dalam acara peresmian 13 proyek Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Aceh-Nias maupun yang didanai APBN dan negara donor pascatsunami.

Presiden mengingatkan, tidak boleh ada yang ke luar dari konsep “damai dengan otonomi yang luas bagi Aceh dalam kerangka NKRI” itu. Oleh karenanya, hentikan cara pandang yang lalu. “Dengan proses damai yang kita syukuri, berarti kita semua tidak ingin terjadi lagi peristiwa seperti pada masa konflik, di mana korban banyak berjatuhan setiap hari dari kedua belah pihak dan masyarakat,” ujarnya.

Lebih lanjut Presiden mengajak semua pihak di Aceh menghentikan cara berpikir yang lalu dan memasuki lembaran kehidupan yang baru. “Tidak ada lagi istilah daerah operasi militer (DOM) dan istilah Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Kita lewatkan semuanya, mari bersatu sebagai masyarakat Indonesia,” ajak Presiden SBY.

Ia ingatkan masyarakat Indonesia, khususnya Aceh, agar tidak berpikir mundur. Kalau berpikir mundur, berarti merugi. “Bukan itu yang kita pilih dan bukan itu jalan yang diridai Allah. Hilangkan kepentingan-kepentingan pribadi, hilangkan pikiran-pikiran lain, kecuali menyelamatkan proses perdamaian untuk semua masyarakat Aceh dan Indonesia,” imbuhnya.

Presiden juga mengatakan setuju dan mendukung apa yang telah disampaikan Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf sebelumnya bahwa proses damai ini perlu diselamatkan dan jangan sampai belok ke sana-kemari, dan jangan ada gangguan apa pun.

“Ya, alhamdulillah, kita telah menghentikan konflik berdarah yang telah lama berlangsung di negeri kita pada waktu lalu. Apabila kita bersama-sama melanjutkan terus proses rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh pascatsunami dan melanjutkan terus pembangunan, termasuk reintegrasi pascakonflik, maka masa depan Aceh dengan rida Allah akan makin cerah dan gemilang. Ini tugas dan tanggung jawab kita semua,” ujar Presiden SBY yang banyak bicara tanpa teks.

Presiden juga mengingatkan bahwa konsensus RI dan GAM adalah mengakhiri konflik secara permanen. “Untuk itu, mari kita bangun Aceh menuju masa depan dalam keutuhan NKRI. Saya akan bermalam di Banda Aceh dan besok akan kembali ke Jakarta. Selama di tempat ini saya akan bertemu dengan pimpinan pemerintah di Aceh, bertemu dengan tokoh masyarakat, dan ulama,” ujarnya.

Kepala Negara setuju dengan Gubernur Irwandi Yusuf dan mengajak semua pihak untuk terus mendukung proses reintegrasi. “Dengan harapan dan ajakan itu, saya punya keyakinan tinggi dapat terus melanjutkan proses rehabilitasi dan rekonstruksi serta reintegrasi di Aceh,” tukas Presiden.

Tentang pemilu

Menyangkut Pemilu 2009 yang sudah di ambang pintu, Presiden mengatakan pemilu adalah proses yang terbuka, kegiatan demokrasi, yang bersamaan dengan itu akan ada aturan kegiatan bagaimana melakukan pemantauan, baik yang dilakukan lembaga-lembaga yang dibentuk untuk itu, ataupun oleh organisasi lain, baik dari dalam negeri maupun internasional.

Aturan yang berlaku di tingkat nasional, kata Presiden, tentulah tidak ada pengecualian bagi Aceh. Apa yang berlaku di tingkat nasional, tentunya juga berlaku untuk Aceh.

Presiden juga mengimbau semua pihak menyukseskan pemilu tahun ini dengan jujur, adil, aman, tertib, damai, dan lancar. Jangan ada paksaan, biarkan orang seorang menggunakan haknya untuk menyalurkan pilihannya dengan baik. Tidak boleh ada intimidasi, tekanan, dan sejenisnya. “Kita sudah memiliki sistem yang jelas, Undang-Undang Dasar, sejumlah peraturan pemilu, qanun, maka jalankan aturan itu sebaik-baiknya,” tukas Presiden.

Soal visa

Menanggapi permintaan Gubernur Aceh mengenai visa on arrival (VOA), Presiden menyetujuinya dan meminta Menlu melalui Menteri Sekretaris Kabinet agar visa on arrival bisa diberikan dan itu berlaku bagi suluruh wilayah Indonesia agar wisatawan bisa datang lebih cepat dan lebih murah. “Tidak perlu dipersulit sesuatu yang bisa dengan mudah kita jalankan,” Presiden mengingatkan.

Mengenai rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh pascagempa dan tsunami, Presiden berharap infrastruktur yang dibangun BRR, maupun hasil kerja sama dengan badan-badan internasional dan pihak-pihak dalam negeri, termasuk proyek yang dibangun Pemerintah RI, haruslah dipelihara dan digunakan dengan baik. “Jadikan semua itu sebagai sarana untuk menggerakkan perekonomian rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.”

Presiden mengingatkan bahwa biaya yang dikeluarkan untuk membangun semua itu sangatlah besar, mencapai Rp 22 triliun yang dikeluarkan Pemerintah Indonesia. “Ditambah triliunan lagi bantuan dari bangsa-bangsa di dunia, dari masyarakat internasional, dari sahabat-sahabat kita,” ujar Presiden.

Dalam acara peresmian proyek rehab rekon maupun yang didanai APBN itu, Presiden SBY juga menyerahkan bantuan Program PNPM senilai Rp 222,8 miliar kepada Gubernur Irwandi Yusuf untuk diteruskan kepada kepala desa. Presiden berharap kepala desa, dengan supervisi para bupati dan walikota, dapat menggunakan dana ratusan miliar rupiah itu dengan sebaik-baiknya, tepat sasaran, dan jangan ada pemborosan, jangan ada yang menyimpang. “Dengan demikian, semuanya akan dinikmati oleh rakyat kita, oleh masyarakat Aceh.”

13 Proyek

Sebagaimana diberitakan kemarin, Presiden SBY berada di Aceh selama dua hari untuk meresmikan 13 proyek dengan total nilai Rp 715, 3 miliar dan bertemu dengan tokoh masyarakat maupun tokoh agama di Aceh.

Proyek yang diresmikan itu, antara lain, Taman Internasional Aceh Thanks to the World senilai Rp 2,4 miliar, Museum Tsunami Aceh Rp 67,9 miliar, Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheue Rp 74,2 miliar, Politeknik Aceh Rp 160 miliar, Bendungan Keuliling Rp 270,3 miliar, dan Kapal Motor Penyeberangan BRR Rp 26,4 miliar.

Terkait proyek-proyek yang akan menjadi aset Pemerintah Aceh itu, Presiden mengharapkan masyarakat menggunakan bantuan tersebut sebaik-baiknya dan menjadikannya sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Menurut Kepala Negara, peresmian proyek-proyek tersebut merupakan ekspresi rasa syukur kepada Allah dan tentunya untuk membulatkan tekad kita menjaga, mengamankan, dan menyelamatkan proses perdamaian.

Tak lupa Presiden menyatakan terima kasih yang tulus, atas nama negara, atas nama pemerintah, dan selaku pribadi, kepada seluruh pejuang BRR, kepada seluruh pejuang kemanusiaan, dan seluruh masyarakat dunia yang telah membantu masyarakat Aceh dan Nias untuk membangun hari esoknya yang lebih baik pascagempa dan tsunami.

Di akhir sambutannya, Presiden mengajak masyarakat Aceh melanjutkan pembangunan menuju Aceh yang lebih adil, aman, demokratis, bermartabat, dan sejahtera dalam kebersamaannya dengan bangsa Indonesia dalam bingkai NKRI. (her)

Sumber: http://www.serambinews.com/

Ahtisaari: Jaga Keamanan Aceh

*Tidak Ada Mekanisme Referendum

Jakarta, Kompas - Menghadapi situasi menghangatnya suhu politik menjelang pemilihan umum mendatang, Ketua Crisis Management Initiative dan peraih Nobel Perdamaian 2008 Martti Ahtisaari mengajak semua pihak di Aceh untuk menjaga situasi Aceh agar tetap tenang.

Ajakan itu disampaikan Martti Ahtisaari seusai bertemu Wakil Presiden Jusuf Kalla di Istana Wapres, Jakarta, Senin (23/2). Ia adalah salah satu tokoh munculnya nota kesepahaman yang ditandatangani pada 15 Agustus 2005 di Helsinki, Finlandia, antara Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka.

Ahtisaari menyampaikan hal itu setelah membaca pernyataan tokoh-tokoh Partai Aceh yang sebelumnya memberikan pernyataan di Aceh.

”Sangat jelas pernyataannya. Tidak ada mekanisme merdeka ataupun referendum dalam nota kesepahaman,” ujar Ahtisaari sambil menunjukkan pernyataan Partai Aceh yang telah dialihbahasakan itu.

Sebelum bertemu dengan Wapres, Ahtisaari bertemu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebelum berangkat ke Aceh di Bandar Udara Halim Perdanakusuma. Dengan Presiden, Ahtisaari bertukar pandangan tentang banyak hal, terutama Aceh. Ahtisaari akan ke Aceh pada Selasa sore ini untuk kunjungan dua hari sebelum kembali ke Finlandia.

Komitmen NKRI

Dalam pernyataan tertulis yang ditandatangani Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Aceh Muzakkir Manaf dan Sekretaris Jenderal Muhammad Yahya, Partai Aceh menyebut tidak ada mekanisme merdeka atau referendum dalam nota kesepahaman. Partai Aceh menegaskan tetap memegang teguh komitmen dalam nota kesepahaman.

”Kami mengajak semua pihak menjaga perdamaian ini dan sama-sama berusaha untuk menciptakan kondisi yang sejuk, aman, dan damai. Semoga pemilu legislatif dapat berjalan lancar, adil, dan demokratis demi membangun kesejahteraan dan ekonomi Aceh ke depan di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia,” ujar Muzakkir.

Muzakkir dan Muhammad menegaskan, visi Partai Aceh adalah membangun citra positif berkehidupan politik dalam bingkai NKRI serta melaksanakan mekanisme partai sesuai dengan aturan NKRI dengan menjunjung tinggi nota kesepahaman.

Pernyataan tertulis ini yang dijadikan Ahtisaari sebagai rujukan dalam pernyataannya. Setelah menerima Ahtisaari, Wapres menerima sejumlah pengurus Partai Aceh, antara lain Muzakkir, Muhammad, Malik Mahmud, Zaini Abdullah, dan Zakaria Zaman.

Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Agustadi Sasongko Purnomo, kemarin di Jakarta, menyatakan, walau kondisi di Aceh masih kondusif, institusi TNI, terutama Angkatan Darat, akan selalu menanggapi serius penanganan masalah keamanan di kawasan tersebut. (DWA/INU)

Sumber: http://cetak.kompas.com/

Jelang Pemilu, NAD Rawan Konflik

Penulis : Akhmad Mustain
JAKARTA--MI: Menjelang pemilu, kondisi di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam (NAD) diprediksi semakin menghangat. Hal itu tentunya akan mengganggu stabilitas keamanan di NAD.

"Suhu politik di Propinsi NAD diperkirakan akan terus menghangat seiring dengan proses penyelenggaraan pemilu 2009," kata Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso dalam rapat kerja dengan Komisi I DPR RI bersama Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono di Gedung DPR, Jakarta, Senin (23/2).

Peningkatan ini dikhawatirkan menimbulkan konflik di wilayah itu. Kondisi itu, ucap Djoko, dapat muncul karena adanya konflik di internal parpol, antarparpol, serta antara parpol dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU). "Secara langsung atau tidak langsung akan dapat mengganggu stabilitas keamanan di NAD," ujar Djoko.

Djoko juga menegaskan akan adanya beberapa ancaman pemilu secara nasional. Mulai dari peningkatan angka kriminalitas sampai dengan ancaman teroris. "Prediksi potensi ancaman keamanan yang dapat mempengaruhi pelaksanaan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden adalah aksi teroris, konflik horizontal, sabotase, aksi radikal, kerusuhan massal, dan separatisme," katanya.

Selain ancaman-ancaman itu, TNI juga mendeteksi akan adanya kenaikan jumlah kriminalitas menjelang pemilu. "Diprediksi secara nasional akan terjadi peningkatan angka kriminalitas yang dapat mengganggu kegiatan tahapan pemilu 2009," ujar Djoko.

Kendati demikian, Djoko menjamin situasi keamanan menjelang agenda akbar Pemilu 2009 di seluruh daerah di Indonesia dipastikan aman dan terkendali.

Hal senada disampaikan oleh Menhan. "Saya percaya kepada Panglima TNI untuk bisa menjaga stabilitas di Aceh," ucapnya. Itu juga, kata Juwono, merupakan bagian dari komitmen TNI untuk mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). (*/OL-06)

Sumber: http://www.mediaindonesia.com/

Presiden Ajak Masyarakat Aceh Jaga Perdamaian

BANDA ACEH--MI: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengajak seluruh komponen masyarakat serta tokoh, para ulama, dan unsur pemerintahan se Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) untuk menjaga perdamaian yang telah terwujud.

"Semua komponen, tokoh masyarakat, abu-abu (ulama) hendaknya turut serta menjaga perdamaian yang telah dirasakan warga Aceh," kata Kepala Negara pada pertemuan dengan para pimpinan pemerintahan, tokoh masyarakat, ulama serta para bupati/wali kota di Banda Aceh, Selasa (24/2).

Pemerintah daerah juga diharapkan menjaga proses penyelesaian konflik Aceh secara adil, bermartabat dan permanen sehingga pembangunan dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan serta kesejahteraan masyarakat dapat diwujudkan. "Saudara-saudara kita di Aceh memerlukan waktu untuk berintegrasi, hidup bersama dan bersatu membangun Aceh ke arah yang lebih baik," kata Presiden.

Menurut Yudhoyono, pascapenandatanganan kesepakatan perdamaian 15 Agustus 2005 di Helsinki , maka Aceh memiliki perbedaan dengan daerah-daerah lain di seluruh Indonesia. "Aceh saat ini adalah Aceh yang memiliki status otanomi khusus (otsus) yang berbeda dengan tatanan sebelumnya. Tatanan-tatanan itu telah diatur dengan undang-undang," kata Kepala Negara.

Untuk itu, Presiden mengajak seluruh komponen masyarakat di Aceh untuk ikut menjaga proses perdamaian, memahami dan menaati seluruh kandungan dan substansi dari aturan-aturan yang telah disepakati tersebut. (Ant/OL-02)

Sumber: http://www.mediaindonesia.com/

14 Februari 2009

Presiden: Pelihara Suasana Damai di Aceh

JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengingatkan agar jangan ada pihak-pihak yang mengganggu proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascatsunami, serta proses reintegrasi pascakonflik di Aceh yang kini sedang berlangsung. Untuk itu, suasana aman dan damai yang saat ini berlangsung di Aceh agar dapat dijaga dan dipelihara oleh semua pihak.

Presiden mengatakan hal itu ketika membuka Forum Koordinasi Aceh-Nias ke-4 (Coordination Forum for Aceh and Nias, CFAN) yang diselenggarakan Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) NAD-Nias dan diikuti lembaga donor dari berbagai negara, di Jakarta Convention Centre (JCC), Jumat (13/2).

Presiden mengatakan, tanggungjawab kerja rehabilitasi dan rekonstruksi setelah berakhirnya BRR pada 16 April 2009, berada di pundak Pemerintah Daerah atas dukungan supervisi dari departemen terkait.
“Lanjutkan proses reintegrasi pascakonflik, bertindak secara adil dan tegakkan tata pemerintahan yang baik. Jangan biarkan ada pihak-pihak yang menggangu rehabilitasi dan rekonstruksi serta menggangu reintegrasi,” pesan Presiden SBY sesaat sebelum mengakhiri sambutannya.

Presiden memuji kerja BRR dalam menangani rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh dan Nias yang diluluhlantakkan oleh tsunami dan gempa dahsyat pada 26 Desember 2004. Keberhasilan BRR itu diminta tetap dipelihara dengan baik seiring pengalihtugasan kewenangan BRR kepada pemerintah NAD dan Sumatera Utara yang diatur dalam Perpres Badan Kesinambungan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BKRR).

Perihal reintegrasi pasca konflik di Aceh kembali diutarakan Presiden dalam jumpa pers usai shalat Jumat di Masjid Kompleks Istana Kepresidenan, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta. “Saya mengetahui trust building memerlukan waktu. Saya dengar adanya saling curiga meskipun skalanya makin kecil, dan itu biasa terjadi dalam sebuah proses reintegrasi. Tapi sekali lagi, ini juga jangan sampai terganggu,” urai SBY seraya berharap semua pihak berperan memelihara kedamaian Aceh.

“Semua bertanggung jawab. Bertanggung jawab berhentinya konflik bersenjata, bertanggungjawab disepakatinya penghentian konflik, bertanggung jawab proses reintegrasi dan trust building berjalan baik, bertanggungjawab pembangunan Aceh terlaksana dan Aceh makin baik masa depannya, serta bertanggung jawab Aceh tetap dalam bingkai NKRI,” pungkas SBY.

Tak tertandingi

Kepala Badan Pelaksana BRR NAD-Nias, Kuntoro Mangkusubroto melaporkan, bencana tsunami dan gempa di Aceh dan Nias mendorong sejumlah negara secara sukarela menyalurkan dana bantuan mencapai 7,5 miliar dolar AS. Dari jumlah itu sejumlah 6,7 miliar dolar dari 7,5 miliar dolar (93 persen) telah dialokasikan ke Aceh dan Nias.

Kuntoro mengatakan hal itu sebuah capaian konversi janji menjadi komitmen yang tidak pernah tertandingi dalam sejarah penanganan bencana di dunia. Diutarakan, dari jumlah uang yang mengalir ke Aceh telah dibangun berbagai infrastruktur, seperti 134.000 rumah, 3.600 kilometer jalan, 1.400 sekolah dan pelatihan yang menjangkau 40.000 guru, panen raya di Bireuen 15 bulan setelah tsunami dan sebagainya.

Kuntoro mengatakan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah melakukan audit terhadap laporan keuangan BRR tahun 2007 pada Januari 2009. BPK menjadikan BRR satu-satunya lembaga dengan dana kelola di atas Rp 2 triliun. “Demikian juga Kementerian PAN yang memberikan peringkat pertama laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah selama 2006-2007,” kata Kuntoro, seraya menyebutkan pola penanganan BRR di Aceh menjadi contoh bagi pembangunan di Provinsi Papua.

Gubernur Aceh Irwandi Yusuf yang memberi sambutan pada konferensi Forum Koordinasi untuk Aceh dan Nias, secara khusus mengungkapkan rasa terima kasih, penghargaan dan penghormatan yang setinggi-tingginya kepada Presiden Indonesia yang telah membuat dua keputusan penting yang telah mengubah hidup kita.

“Pertama, keputusan Presiden untuk menciptakan perdamaian jangka panjang di Aceh yang telah berhasil menghentikan konflik berkepanjangan yang hampir menghancurkan Aceh selama hampir tiga dekade. Kedua, keputusan untuk membentuk BRR yang telah memungkinkan pembangunan ulang Aceh setelah bencana yang mengerikan di bulan Desember 2004, serta memilih Kuntoro Mangkusubroto sebagai kepala BRR,” urainya.

Disebutkan, hasil dari rehabilitasi dan rekonstruksi, juga perdamaian yang telah tercapai, membuat kita siap untuk maju melangkah ke perjalanan selanjutnya dan Aceh akan dan harus melanjutkan perjalanannya, memerangi memerangi kemiskinan dan pengangguran, mempertahankan kedamaian, meningkatkan kualitas kesehatan dan pendidikan, meningkatkan infrastruktur umum. “Suatu perjalanan yang terus berubah dan meningkatkan taraf hidup masyarakat dan menjadikan Aceh sebagai tempat yang lebih baik untuk tinggal,” katanya.(fik/ade)

Sumber: http://www.serambinews.com/

08 Februari 2009

BRR jangan Tinggalkan Persoalan Besar

JAKARTA - Wagub Muhammad Nazar menyatakan Pemerintah Aceh siap melanjutkan pekerjaan pasca-dibubarkannya BRR pada April 2009. Hanya saja ia mengharapkan jangan sampai BRR meninggalkan persoalan besar dan serius. “Kalau yang ditinggalkan persoalan-persoalan kecil kita siap tangani,” ujar Nazar.Nazar mengatakan itu ketika menyampaikan sambutan pada pembukaan Rapat Kerja (Raker) I Taman Iskandar Muda (TIM), organisasi kemasyarakatan Aceh Jakarta di Gedung Jakarta Media Centre (JMC), Sabtu (7/2). Sedangkan Kepala Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) NAD-Nias, Kuntoro Mangkusubroto tampil menjadi pembicara kunci (keynote speaker) pada acara tersebut.

BRR NAD-Nias, menurut Kuntoro telah menuntaskan 95 persen pekerjaan rehab rekon Aceh pascatsunami. Sisanya, 5 persen lagi akan dilanjutkan oleh Pemerintah Aceh.

Kuntoro memaparkan panjang lebar mengenai keberhasilan BRR melakukan kerja rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh sejak 2005. “Sampai sekarang rumah yang sudah kita bangun 127.000 unit. Ini sesuai dengan masterplant,” ujarnya.

Kunt
oro mengakui masih ada 850 kepala keluarga (KK) lagi korban tsunami yang belum memperoleh rumah. “Insya Allah mereka akan segera memperoleh rumah. Saat ini sedang dalam proses pembangunan,” ujarnya, yakin.

BRR sejak didirikan mengelola dana hampir Rp 70 triliun. Sebagian besar dana berasal dari bantuan luar negeri. Sedangkan dalam negeri hanya menyediakan 1/3. Selebihnya, 2/3 berasal dari luar negeri. Terdapat 600 lembaga asing yang terlibat dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh-Nias.

Presiden Susilo, Bambang Yudhoyono, menurut Kuntoro, pertengahan Februari 2009 akan meresmikan sejumlah proyek yang dikerjakan BRR, seperti pelabuhan Ulee Lheue, Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda (SIM), Museum Tsunami, Taman Iskandar Muda Blang Padang, Waduk Keliling, dan lain-lain.

Saat ini BRR tidak mengerjakan proyek apapun lagi selain membuat laporan dan melanjutkan sisa pekerjaan sebelumnya. “BRR tak pegang proyek lagi. Semua sudah diserahkan kepada Pemda Aceh,” ujar Kuntoro.

Jangan yang besar dan serius

Wakil Gubernur Aceh juga mengakui keberhasilan kerja rehabilitasi dan rekonstruksi oleh BRR pascatsunami. “Soal kekurangan saya kira itu ada dan lumrah saja. Terlebih Aceh juga baru pulih dari konflik,” ujar Muhammad Nazar.

Nazar menyatakan Pemerintah Aceh siap melanjutkan pekerjaan lanjutan pasca-dibubarakannya BRR pada April 2009 mendatang. Hanya saja ia mengharapkan jangan sampai BRR meninggalkan “persoalan besar dan serius”. “Kalau yang ditinggalkan persoalan-persoalan kecil kita siap tangani,” ujar Muhammad Nazar.

Disebutkan sisa pekerjaan BRR yang menjadi kewenangan Pemerintah Aceh akan dilanjutkan melalui satker-satker yang sudah dibentuk. Sedangkan pekerjaan lainnya dilakukan oleh departemen/lembaga terkait.

Soal tuntutan korban tsunami Aceh Barat yang belum memperoleh rumah, menurut Wagub Aceh, sudah mengkomunikasikannya kepada Bappenas untuk ditindaklanjuti.

APBA Rp 9,7 T

Pada sempatan itu, Wagub Muhammad Nazar juga menjelaskan Anggaran Pembangunan dan Belanja Aceh (APBA) tahun 2009 sebesar Rp 9,7 triliun. Ini belum termasuk Dana Otonomi Khusus (Otsus) Rp 3,7 triliun dan dana kelanjutan rehabilitasi dan rekonstruksi.

Pemerintah Aceh mengalokasikan sebagian besar dana tersebut untuk pembangunan infrastruktur, Rp 3 trilun, dana pendidikan Rp 2,2 triliun, dan selebihnya untuk pembangunan bidang perekonomian rakyat, kesehatan masyarakat, agama, dan kebudayaan.

Khusus untuk dana pendidikan, dengan bangga Nazar mengatakan sebagai yang tertinggi seluruh Indonesia. Ia juga optimis penyerapan anggaran akan lebih baik dibanding tahun sebelumnya. “Kita bahkan sudah siap mengagendakan membahas APBA Perubahan pada bulan Mei mendatang,” ujar Nazar.

Berulangkali ia mengatakan bahwa membangun Aceh tidak mudah, karena daerah itu baru saja pulih dari konflik berkepanjangan dan bencana tsunami. Ia mencontohkan penyediaan tanah, sangat tidak mudah. “Seringkali, anggaran pembangunan gedungnya sudah kita siapkan, ternyata tanahnya belum ada, ini antara lain yang menyulitkan,” demikian Muhammad Nazar.(fik)

Sumber: http://www.serambinews.com/

Aparat Hukum jangan Ragu Bertindak

Terkait Aksi Kekerasan di Aceh

JAKARTA - Wagub Aceh, Muhammad Nazar menyesalkan berbagai peristiwa kekerasan yang melanda Aceh akhir-akhir ini dan mengharapkan aparat penegak hukum tidak ragu menindak seluruh pelaku kekerasan. “Itu adalah peristiwa kriminal. Penanggungjawabnya pihak kepolisian. Selama ini kita selalu berkoordinasi untuk menyelesaikan berbagai persoalan,” ujar Nazar seusai memberikan sambutan pada Rapat Kerja (Raker) I Taman Iskandar Muda, di Jakarta, Sabtu (5/2). Menurut Nazar, setiap persoalan kriminal itu ditangani aparat penegak hukum. Pemerintah Aceh selalu membantu penyelesaian berbagai kejadian tindak kekerasan. “Karena itu wilayah aparat hukum, tentu saja kita harapkan persoalan itu bisa diusut tuntas dan pelakunya dihukum,” ujar Nazar.

Menjelang Pemilu 2009, Muhammad Nazar juga mengharapkan aparat penegak hukum meningkatkan pengawasannya. Dengan begitu, pesta demokrasi di Aceh akan berlangsung aman dan damai.

Terhadap kemungkinan perlu tidaknya diundang pemantau asing di Aceh, Nazar mengatakan hal itu adalah salah satu solusi yang baik. Ia menyebut contoh pelaksanaan Pilkada Aceh yang juga dipantau oleh tim internasional, ternyata berjalan dengan baik dan tenang. “Saya kira tidak ada salahnya apabila Pemerintan mengundang tim pemantau asing seperti dulu,” katanya.

Ketua Umum Pengurus Pusat Taman Iskandar Muda (PP TIM), Teuku Safli Didoh juga menyesalkan tindak kekerasan yang melanda Aceh akhir-akhir ini. Senada dengan Wagub Aceh, Teuku Safli mengharapkan aparat keamanan mengungkap dan menangkap pelaku tindak kekerasan. “Kita tidak mau di Aceh ada konflik lagi. Masyarakat sudah sangat menderita dan trauma. Karena itu persoalan kriminal di Aceh agar segera dituntaskan,” imbau Safli Didoh.

Safli mengharapkan proses pemilu di Aceh dapat berjalan lancar. Masyarakat diminta menjaga dan tidak sampai terpancing. Safli juga menyayangkan meninggalnya dua anggota KPA dalam kejadian tindak kekerasan beberapa hari lalu.

Sesepuh masyarakat Aceh, Bustanil Arifin yang dimintai tanggapannya mengharapkan agar masyarakat tidak terprovokasi akibat berbagai peristiwa tindak kekerasan yang terjadi di Aceh. Menurutnya, kalau konflik pecah lagi akan sulit didamaikan.

Aceh Perantauan

Wagub Muhammad Nazar juga mengharapkan peran masyarakat Aceh perantuan untuk membantu menyukseskan program pembangunan yang dicangkan Pemerintah Aceh, termasuk dalam bidang keamanan dan ketertiban.

Ia mengaku peran itu sangat besar artinya bagi Aceh. “Pemerintah Aceh tidak mampu bekerja sendirian untuk membangun Aceh. Kita membutuhkan peran-peran masyarakat baik yang ada di Aceh maupun di perantauan,” ujar Nazar yang menjanjikan membantu pembangunan Wisma Taman Iskandar Muda di bekas Asrama Perahu Jakarta.(fik)

Sumber: http://www.serambinews.com/

26 Januari 2009

Rapat Kerja PP-TIM - I / 2009

Untuk memenuhi amanah Anggaran Dasar (AD) Taman Iskandar Muda, Pasal 15 dan Pasal 17, maka PP-TIM akan mengadakan Rapat Kerja (Raker PP-TIM) - I/2009. Perlunya penyelenggaraan Raker PP-TIM - I/2009 ini semakin relevan bahkan dianggap mendesak, menyusul Pengukuhan Pengurus Organisasi Tingkat Pusat Periode 2008 - 2012.
Maksud dan tujuan dilaksankan Raker ini, untuk menyusun dan menetapkan Program Kerja PP-TIM periode 2008 - 2012, serta membahas permasalahan organisasi lainnya. Tema Raker kali ini adalah: "Revitalisasi Peran Kita Dalam Mengembangkan Taman iskandar Muda." Tema tersebut tidak terlepas dari keinginan untuk meningkatkan komitmen dan peran serta seluruh jajaran kepengurusan Taman Iskandar Muda, baik ditingkat Pusat maupun Cabang, bahkan kepengurusan di lingkungan Organisasi Lokal dan Organisasi Sektoral Keluarga Besar TIM. Sehingga pada gilirannya diharapkan akan meningkatkan kualitas dan kuantitas kegiatan TIM bagi kemaslahatan warganya dan masyarakat lain pada umumnya.
Raker PP-TIM - I/2009 akan dilaksanakan pada hari Sabtu, 7 Februari 2009, pukul 08.00 - 18.00 WIB, bertempat di Aula Gedung Jakarta Media Center (Dewan Pers) Jl. Kebon Sirih - Jakarta Pusat. Sementara itu Dr Ir Kuntoro mangkusubroto, M.Sc sebagai Pembicara (Keynot Speaker) akan mengankat tema: "Peran Aceh Perantauan Pasca BRR."
Peserta Raker PP-TIM - I/2009, terdiri dari: Dewan Penasehat PP-TIM; Majelis Mufakat PP-TIM; Pengurus Pusat Lengkap PP-TIM; Cabang TIM, masing-masing dua orang; Organisasi Lokal Kabupaten/Kota, masing-masing dua orang; Organisasi Lokal Kecamatan yang tidak memiliki Organisasi Lokal kabupaten/Kota; Organisasi Sektoral; Tokoh Masyarakat Aceh & Forbes.
Setiap peserta dari Cabang, Organisasi Lokal, dan Organisasi Sektoral harus membawa Surat Mandat, kecuali yang hadir dari unsur Ketua, Sekretaris dan Bendahara. Setiap peserta mengisi daftar hadir pada saat kedatangan sebelum memasuki ruang sidang, dan diharapkan dapat mengikuti Raker sampai selesai.
Panitia Raker PP-TIM - I/2009, mengharapkan Setiap badan Khusus, Bidang, Cabang, dan Organisasi Lokal serta Organisasi Sektoral, dapat menyusun rencana Program Kerja untuk periode TIM 2008 - 2012, dan menyerahkan pada Sekretariat Panitia, untuk digandakan dan dibahas dalam Raker tersebut. Bahan tersebut sudah diterima di Sekretariat PP-TIM, selambat-lambatnya 31 Januari 2009.

26 Desember 2008

Mubes Sebagai Penyatu Tekad Membangun NAD

Pesan Ketua PP-TIM 2004 -2008

Assalamu alaikum Wr. Wb.
Warga Taman Iskandar Muda Yang saya hormati,

Tidak tersa empat tahun sudah hampir berlalu saya memimpin TIM untuk yang kedua kalinya. Ketika saya dipilih menjadi Ketua Umum pada tahun 2004, sebenarnya saya sudah merasa lelah untuk dapat memimpin kembali TIM. Banyak waktu yang harus saya korbankan, termasuk waktu untuk keluarga. Tetapi tampa terasa ternyata semuanya saat ini akan berakhir pada 19 Juli 2008, saat dimana warga TIM akan melaksanakan Mubes yang ke XVII.
Tahun ini, Mubes digelar pada tanggal 19 Juli 2008 dengan agenda menetapkan dan/atau merubah AD/ART; menetapkan GBHO; memilih dan menetapkan formatur yang bertugas menyusun kepengurusan organisasi; menilai pertanggungjawaban PP-TIM dan menetapkan keputusan-keputusan lainnya yang dianggap perlu. Panitia telah ditunjuk untuk menyelenggarakan Mubes TIM di Jakarta. Tema Mubes kali ini adalah: Meneguhkan Tekad Kita Membangung Naggroe Aceh Darussalam dengan harapan adanya tekad semua pihak untuk bersama-sama bahu-membahu membangun NAD.
Tentu kita sadar tekad ini dapat berhasil, haruslah dilaksanakan dengan itikad dan kerja yang ikhlas. Semua warga masyarakat diharapkan perannya untuk itu. Dengan segala keterbatasan warga TIM, tidaklah mungkin dicapai tekad itu sendirian. Kini TIM mengharap adanya peran warga masyarakat lainnya untuk membangun NAD.
Tentu kita sadar agar tekad ini dapat berhasil, haruslah dilaksankan dengan itikad dan kerja yang ikhlas. Semua warga masyarakat diharapkan perannya untuk itu. Dengan segala keterbatasan warga TIM, tidaklah mungkin dicapai tekad itu sendirian. Kini TIM mengharap adanya peran warga masyarakat lainnya untuk memnagun NAD.
Bagi TIM, membangun NAD adalah bagian dari empat kerja pokok TIM yang diamanhkan dalam GBHO yaitu Tahiro Gampong, Tajunjong Nanggroe, Tapakoe Anggota dan Tapeuluah Syedara. Ke empat misi pokok tersenbut masih sangat relevan untuk dilaksanakan sekarang ini. Karena itulah, dalam Mubes sekarang, misi itu tetap perlu dipertahankan dan kalau perlu dapat dipertegas dan dikembangkan untuk direalisir oleh PP-TIM yang akan datang. Selain itu, dengan tema ini juga akan mampu mengangkat harkat warga TIM serta NAD.
Saya selaku ketua Umum PP-TIM selama ini telah berupaya melaksanakan semua itu. Tetapi dengan segala keterbatasan, mungkin masih banyak yang belum dapat terealisir. Karena itu, pada kesempatan ini saya mohon maaf. Semoga Mubes nantinya akan dapat memilih kader TIM yang lebih baik dan akan mempunyai makna terhadap TIM dan Aceh. Kita berharap akan muncul kader yang mampu menggugah potensi bibit unggul putera-putera Aceh untuk bisa terlibat dalam pembangunan di negara tercinta ini.
Kami juga menyampikan perhargaan dan terima kasih kepada Bapak/Ibu sekalian yang telah berkenan membantu kami memimpin TIM selama empat tahun belakangan ini. Semoa ini merupakan amal ibadah besar yang akan dibalas oleh Allah secara berlipat ganda. Terima kasih.

Wassalamu alaikum Wr. Wb.
H. Teuku Safli Didoh

Sumber: inTIM Edisi Juli 2008

Mubes XVII Taman Iskandar Muda

Taman Iskandar Muda (TIM) sebagai Organisasi tempat berhimpunnya Keluarga Besar Masyarakat Aceh yang bermukim di Jabodetabek dan sekitarnya, beranggotakan hampir seratus ribu orang.
Jumlah ini bukan angka yang mutlak, karena tidak ada data yang shahih dapat dikemukakan. Tetapi bukan angka jumlah anggota yang akan kita bahas kali ini. Taman Iskandar Muda didirikan sejak 24 Agustus 1950. Sebagai organisasi yang di dalam seluruh kegiatannya mendasarkan diri pada prinsip-prinsip kekeluargaan dan musyawarah sesuai dengan nilai dasar perjuangan dalam Islam, Taman Iskandar Muda selalu melaksanakan estafet kepemimpinan melalui mekanisme organisasi yang sudah baku sebagaimana diatur di dalam AD/ART TIM yaitu musyawarah Besar pada tingkat Pusat dan Musyawarah Cabang pada tingkat Cabang.
Sebagai bagian dari masyarakat dan bukan organisasi politik dan tidak bergerak dalam bidang politik, maka TIM akan selalu indenpenden, tidak berafiliasi kepada partai politik manapun. Saat ini organisasi TIM memiliki 39 Cabang di wilayah Jabodetabek, Banten dan Karawang. 11 organisasi lokal kabupaten/kota, 28 organisasi lokal tingkat kecamatan, 22 organisasi sektoral. Kegiatan utamanya adalah kegiatan kemasyarakatan dan kekeluargaan yang dipusatkan pada 20 buah Menuasah yang dimiliki di seluruh Cabang-cabang TIM.
Uniknya, pada tahun ini ditengah-tengah hiruk pikuknya sistem pemilihan Kepala Daerah dan menjelang Pemilu 2009, TIM akan melaksanakan hajatan besar untuk, melakukan proses estafet kepemimpinan empat tahunan melalui Musyawarah Besar (Mukbes). Tahun ini adalah Mubes yang ke XVII sejak TIM didirikan pertama kali pada tahun 1950. Yang akan diselenggarakan pada tanggal 19 Juli 2008: dengan agenda menetapkan dan/atau mengubah AD/ART; menetapkan GBHO; Memilih dan menetapkan formatur yang bertugas menyusun kepengurusan Organisasi; menilai pertanggungjawaban PP-TIM dan menetapkan keputusan-keputusan lainnya yang dianggap perlu.
Panitia telah menyiapkan segalanya kearah itu. Dengan semangat tema Mubes kali ini: Meneguhkan Tekad Kita untuk membangun Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) tersirat harapan tekad semua pihak untuk bersama-sama bahu membahu menbangun NAD.
Akankah Mubes kali ini berlangsung dalam suasana kekeluargaan dan berhasil menyusun GBHO yang diharapkan, serta memilih pengurus baru yang mampu memberikan kesinambungan jalannya roda organisasi yang semakin penuh tantangan. Semoga!! (sd)

Sumber: inTIM Edisi Juli 2008

12 September 2008

Seminar Kepahlawanan Sultan Alaiddin M.D. Sjah II

Sejarah Sultan Alaiddin Muhammad Daud Sjah II:
Banyak hal-hal penting yang perlu diungkap kembali berkenaan dengan perjuangan Raja terakhir "Kerajaan Aceh Darussalam" yang telah mengukir sejarah keemasanNusantara Indonesia. Kalangan ahli sejarah, bahkan tidak ragu-ragu menyebut beliau sebagai Pejuang Kedaulatan Vabgsa. Salah satu peninggalan sejarah yang masih ada, adalah keberadaan makamnya di lokasi Taman Pemakaman Umum (TPU) Rawamangun Jakarta Timur bersama dengan makam keluarganya serta makam pejuang-pejuang Aceh lainnya, namun sangat disayangkan karena kesannya kurangperawatan.
Tuanku Muhammad Daud, adalah putra Tuanku Zainal Abidin atau cucu Sultan Alaiddin Ibrahim Mansjur Ajah (Raja XXIX). Pada tanggal 22 Muharram 1302 H bertempat di ruangan Mesjid Raya Indrapuri, Aceh Besar, beliau secara resmi dinobatkan menjadi Raja XXXI atau merupakan Raja terakhir dalam silsilah raja-raja di Kerajaan Aceh darussalam (Raja XXXX dalam silsilah raja-raja di Kesultanan Aceh secara menyeluruh) dengan menyandang gelar lengkap Sultan Alaiddin Muhammad Daud Sjah II Djohan Berdaulat Dhilluuuah Fil'alam.
Sultan masih mempunyai kekuasaan hingga akhir hayatnya (1302 - 1337 H / 1884 - 1939 M) karena memang tampa menyerahkan Kedaulatan "Kerajaan Aceh Darussalam" kepada Kolonial Belanda sewaktu beliau ditawan. Dalam masa pembuangannya, Sultan Alaiddin Muhammad Daud Shah II pada tanggal 6 Februari 1939 meninggal dunia dan dikebumikn di pekuburan rakyat Rawamangun.

Seminar Kepahlawanan Sultan Alaiddin M.D. Shah II
Dalam rangka upaya pemugaran makam Sultan Alaiddin, Pengurus Pusat Taman Iskandar Muda bersama dengan Pengurus Majelis Adat Aceh Perwakilan Jakarta, mengadakan Seminar Kepahlawanan Sultan Alaiddin Muhammad Daud Sjah II di Aula Perpustakan Nasional Jakarta, 26 Juli 2008. Dengan pembicara Pengamat Sejarah Anhar G., Tokoh Masyarakat Aceh H. Hasballah M. Saad, H. Rusdi Sufi, dengan Moderator Bachtiar Aly.