Tampilkan postingan dengan label Artikel. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Artikel. Tampilkan semua postingan

04 Februari 2009

BERAKHIRNYA MANDAT BRR DAN KEBERLANJUTAN PEMBANGUNAN ACEH YANG BERMARTABAT

Oleh: Yunidar Z.A.,S.Ag.,M.Si[1]


Periode-periode krusial bagi masyarakat Aceh satu demi satu telah terlewati tanpa hambatan berarti. Setelah melewati masa sulit dalam pemulihan dari bencana Tsunami dengan pola pendekatan sentralistik dalam wadah Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR), masyarakat Aceh memasuki masa pembentukan kembali tata pemerintahan pasca Kesepakatan Perdamaian Helsinki, dan suksesnya Pilkada di seluruh Aceh.

Setelah terbentuk pemerintahan baru, dan dilantiknya Gubernur Irwandi Yusuf dan Muhammad Nazar sebagai Wakil Gubernur NAD, bukan berarti masalah tata pemerintahan sudah stabil. Sederet kebijakan mendesak perlu dilakukan oleh semua pelaku tata pemerintahan baik dari ranah pemerintah, masyarakat sipil dan bisnis-swasta. Upaya-upaya tersebut akan mencapai hasil optimal jika dilaksanakan secara terkoordinasi melalui suatu jaringan kerja kebijakan.

Berdasarkan Peraturan Pengganti Undang-undang (Perpu) No. 2 Tahun 2005, jo. Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 2005 tentang Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara, BRR diberikan mandat untuk melaksanakan tugas rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah NAD dan Kepulauan Nias selama empat tahun yaitu pada bulan April 2009. Setelah berakhirnya masa tugas BRR dalam manjalankan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi maka tugas selanjutnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Beberapa kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi sarana dan prasarana wilayah yang meliputi: (1) menyelesaikan infrastruktur jalan, jembatan dan infrastruktur lainnya; (2) menyelesaikan pembangunan perekonomian di tingkat masyarakat; (3) menyelesaikan kegiatan pelayanan sosial kemasayarakatan seperti dalam bidang pendidikan, kesehatan dan peningkatan peran perempuan dalam pembangunan; serta (4) mempersiapkan langkah-langkah menuju berakhirnya masa tugas dan mandat BRR NAD-Nias pada bulan April 2009 mendatang.

Rencana Induk merupakan rujukan dalam pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi. Namun dalam proses pelaksanaan terjadi berbagai dinamika di lapangan sehingga dipandang perlu dilakukan perubahan. Dasar perlunya perubahan Rencana Induk adalah hasil rekomendasi dari Evaluasi Paruh Waktu Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias 2005-2007 pada bulan Juni-Juli 2007 dan Review BPKP terhadap Evaluasi Paruh Waktu dan Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias 2007-2009. Pemerintah menindaklanjuti rekomendasi tersebut dengan melaksanakan rapat tripartite BRR NAD-Nias dan rapat koordinasi lainnya dengan melibatkan Bappenas, BRR NAD-Nias, Kementerian/Lembaga terkait, Sekretariat Kabinet, BPKP dan konsultasi dengan Pemerintah Daerah untuk menyelesaikan penyusunan Rancangan Perpres Perubahan Rencana Induk tersebut.

Terkait dengan penugasan Menneg PPN/Bappenas dalam konteks tersebut, sesuai dengan Peraturan Presiden No. 30 Tahun 2005 tentang Rencana Induk Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Wilayah Dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara, maka Menneg PPN/Bappenas ditugaskan untuk melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap pelaksanaan Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD dan Nias. Sejalan dengan tugas dan tanggung-jawab Kementerian PPN/BAPPENAS untuk melaksanakan pemantauan dan evaluasi.

Sesuai dengan Perpres Nomor 38 tahun 2008 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2009 dan Undang-Undang APBN tahun 2009, bahwa kelanjutan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pada tahun 2009 akan dilaksanakan oleh 6 (enam) kementerian/lembaga terkait di tingkat Pusat, yaitu Departemen Pekerjaan Umum, Departemen Perhubungan, Departemen Dalam Negeri, Departemen Agama, Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Badan Pertanahan Nasional (BPN), dengan alokasi pendanaan secara keseluruhan sebesar Rp1,78 triliun. Sedangkan kepada Pemerintah Daerah Provinsi NAD dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara, telah dialokasikan dana sebesar Rp1,663 triliun melalui bagian anggaran 69 di tahun 2009, masing-masing sebesar Rp1,386 triliun untuk Provinsi NAD dan Rp277,45 miliar untuk Kabupaten Nias dan Kabupaten Nias Selatan di Provinsi Sumatera Utara. Sementara khususnya kepada BRR NAD-Nias, masih dialokasikan dana sebesar Rp222 miliar di tahun 2009 melalui bagian anggaran 69, dalam rangka penuntasan tanggung jawab administratif menjelang pengakhiran mandat dan tanggungjawabnya, serta alokasi dana sebesar Rp415 miliar dalam rangka penuntasan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang belum diselesaikan hingga akhir tahun 2008.

Selanjutnya mulai tahun 2009 mendatang, kegiatan kesinambungan rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilaksanakan oleh Kemerintan/Lembaga sebagian besar bersumber dari MDF. Pemanfaatan dana MDF untuk kegiatan yang sedang diproses (pipeline fund) sebesar USD 89 Juta, yang dialokasikan ke Kementerian/Lembaga, pada dasarnya telah dalam proses untuk dilaksanakan pada tahun 2009 dan menggunakan prosedur nn-budgeting melalui APBN 2009. Alokasi pendanaan tersebut telah dimuat dalam RKP 2009. yang akan dilaksanakan oleh; Departemen PU dan Departemen Perhubungan untuk kegiatan proyek IRFF (Infrastructure Reconstruction Financing Facility) dan IREP (Infrastructure Reconstruction Enabling Program); Kementerian PDT untuk proyek Aceh-EDFF (Economic Development Financing Facility) dan Nias-LEDP (Livelihoods and Economic Development Program) serta SPADA (Support for Poor and Disadvantaged Areas); Departemen Dalam Negeri untuk proyek Nias-KRRP (Kecamatan Based- Rehabilitation and Reconstruction Planning Project); Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk proyek RALAS (Reconstruction of Aceh Land Administration System Project).

Semoga saja semua kegiatan pembangunan yang akan dilanjutkan pada masa yang akan datang dapat dilibatkan public secara luas (Stake holder) sebagai pemilik pembangunan termasuk masyarakat Aceh yang ada di luar daerah Aceh.



[1] Ketua Umum Forum Komunikasi Pekerja Sosial Masyarakat (FKPSM-NAD).

26 Desember 2008

TIM DARI MASA KE MASA

Taman Iskandar Muda (TIM) secara resmi didirikan pada 24 Agustus 1950. Pada awal kehadirannya jumlah orang Aceh di Jakarta masih sangat sedikit dan terpencar di seluruh kota Jakarta. Sementara komunikasi dan silaturrahmi jarang dapat dilakukan sehingga satu sama lainnnya kurang saling mengenal, sibuk dengan kegiatannya masing-masing.

Semangat awal pembentukan TIM adalah perasaan senasib sepenanggungan antar individu masyarakat Aceh yang bermukim di Jakarta, terutama dalam bidang sosial kemasyarakatan dan kekeluargaan dalam arti luas.

Untuk tetap saling menjaga nilai-nilai jatidiri masyarakat Aceh walau telah berbaur dengan warga suku lainnya, kehadiran TIM saat itu dirasakan sangat perlu. Bukan untuk promordialisme akan tetapi sesungguhnya terdapat realitas sosial budaya (daerah manapun) yang tidak dapat dihilangkan begitu saja. Kenyatan kuatnya semangat ini adalah salah satu dari sekian banyak faktor perolehan predikat “Daerah Istimewa”, selain itu istimewa pula dalam hal nilai keagamaan, pendidikan, adat budaya serta memeliharanya.

Pada tahap selanjutnya masyarakat Aceh makin bertambah di Jakarta terutama generasi muda yang melanjutkan sekolah atau mencari kerja dalam pertemuan nonformal dan formal muncullah ide untuk membentuk perhimpunan masyarakat Aceh yang ada di Jakarta dan sekitarnya. Tokoh yang pertama memprakarsai ini adalah H. Tjek MatRahmany dan H. Ismail Hasan Metareum.

Semangat yang melandasi pendirian TIM antara lain: Solidaritas, kebersamaan dalam menghadapi musibah, ikut menyenarakkan peristiwa gembira seperti syukuran, resepsi perkawinan, dan turut memikirkan, mendirikan sarana pemondokan bagi pemuda / pelajar / mahasiswa yang berada di Jakarta dan sekitarnya.

Nama TIM pertama kali dicetuskan oleh Tjek Mat Rahmany dan H. Hadi Thayeb. Nama Taman Inskandar Muda dipilih karena lebih netral, tidak memperlihatkan kedaerahan yang kental karena tidak ada propinsialis, tetapi tetap berorentasi kedaerahan dengan mengambil nama tokoh Aceh yang legendaris yaitu Sultan Iskanda Muda.

Pembentukannya sebagai organisasi disahkan dalam rapat anggota pada 24 Agustus 1950 di SD Muhammadiyah, Jl Kramat Raya No.47 Jakarta Pusat. Sebagai organisasi, Anggaran Dasar TIM yang pertama kali disusun oleh H. Ismail Hasan Metareum, disahkan dalam rapat pengurus tahun 1950. AD ini telah diubah beberapa kali untuk menyesuaikan dengan kebutuhan zaman. Perubahan pertama kali terjadi pada tahun 1957, selanjutnya tahun 1973, 1981, 1993, 1997, dan terakhir tahun 2000. Jumlah anggotanya juga sudah berkembang, bahkan dalam laporan tidak resmi telah mencapai 100.000 lebih.

Itulah sekelumit peristiwa awal berdirinya perkumpulan TIM. Saat ini, kegiatan TIM sudah jauh berkembang. Empat paradigma sudah dicantumkan sebagai misi dari TIM yaitu Tahiroe Gampong, Tajunjong Nanggroe, Tapakoe Anggota dan Tapeuluwah Syedara. TIM pun telah berkembang tidak lagi melakukan kegiatan secara terpusat, tetapi melalui cabang-cabang dan organisasi lokal/sektoral yang bernaung di dalam PP-TIM. Memiliki 39 Cabang di wilayah Jabodetabek dan Banten, memiliki 21 buah meunasah di lingkungan Cabang TIM. Bahkan ada Cabang TIM memiliki dua buah meunasah seperti TIM Cabang Pasar Minggu, dan TIM Cabang Banten.

Selama 58 tahun perkembangan organisasi TIM, menjelang Mubes ke XVII yang akan dilaksanakan pada 19 Juli 2008 yang akan datang, TIM telah beberapa kali mengalami pergantian kepengurusan.

Sedangkan para tokoh yang ikut dalam pembentukan TIM adalah: 1) Tjek Mat Rahminy. 2). H Abubakar Aceh, 3). H Hadi Thaeb, 4). T Akbar, 5). H Ismail Hasan Metareum, 6). Sulaiman Hamzah, 7). Amin Hanafiah, 8). Muad Hasan, 9). Abubakar Ibrahim, dll.


Periode Kepengurusan Taman Iskanda Muda dari Tahun 1950 - 2012

PERIODE/TAHUN

KETUA UMUM

SEKRETARIS UMUM

I /Tahun 1950 - 1952

Tjek Mat Rahminy

H. Ismail Hasan Metareum

II /Tahun 1952 – 1956

Nyak Yusda

Nur Usman

III /Tahun 1956 - 1957

Nyak Yusda

M.Y. Ibrahim

IV/ Tahun 1957 – 1961

Letkol Hasballah /

Hasan Gayo

Salam Ahmad

V/Tahun 1962 - 1965

Nyak Yusda /

Tjek Mat Rahminy

Drs Mohammad Sabi

VI /Tahun 1966 – 1968

Tjek Mat Rahminy

Azhari SA /

Dr. Ridwan Abduh.

VII /Tahun 1968 - 1969

Letkol Muhammadiyah Haji, SH

Fuad, SH

VIII/ Tahun 1970 – 1972

Nyak Yusda

Drs. Ramly Ganie

IX /Tahun 1972 - 1974

Nyak Yusda

Ayub Sani Ibrahim /

Dr. Mochtar

X/Tahun 1978 – 1980

Tjek Mat Rahmany

Drs. Ramly Ganie

XI /Tahun 1981 - 1984

Brigjen AR Ramli / Turino Junaidy

Zainal Walad /

Drs. Ramly Ganie

XII/ Tahun 1984 – 1987

Turino Junaidy

Drs. Ramly Ganie

XIII/Tahun 1987 – 1990

Turino Junaidy

H. Djailani Sulaiman

XIV/Tahun 1990 – 1993

Turino Junaidy

Drs. Ismail Husin

XV/Tahun 1993 – 1996

Ir. Mustafa Abubakar

Said Mustafa

XVI/Tahun 1996 – 2000

Ir. Mustafa Abubakar

Said Mustafa

XVII/Tahun 2000 – 2004

H.T. Safli Didoh

Drs.H.R. Anwar Isham, MM

XVIII/Tahun 2004 – 2008

H.T. Safli Didoh

Dr. Ir. Surya Darma, MBA

XIX/Tahun 2008 – 2012

H.T. Safli Didoh

Kaharuddin Syah, SH,. S.IP


Sumber: inTIM Edisi Juli 2008